ADVERTISEMENT
Jakarta, tvOnenews.com - Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menimbulkan korban besar.
Data sementara mencatat sedikitnya 969 orang meninggal, sementara ratusan lainnya masih hilang. Ribuan warga terpaksa mengungsi dan bertahan hidup dalam kondisi terbatas akibat kerusakan infrastruktur dan akses yang masih terputus.
Pemerintah pusat menyatakan telah mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat distribusi bantuan, termasuk ke daerah-daerah terisolir.
Presiden Prabowo Subianto yang telah tiga kali meninjau langsung lokasi bencana mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh pejabat terkait penggunaan anggaran dan bantuan.
“Ingatkan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan. Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Saya akan tindak sangat keras,” tegas Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Banda Aceh.
Presiden memerintahkan pemeriksaan ketat terhadap pemerintah daerah, proyek-proyek terkait penanganan bencana, serta mekanisme penyaluran bantuan agar dipastikan tepat sasaran.
Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menilai pemerintah perlu bertindak cepat dan tepat sasaran dalam menangani dampak bencana.
Menurut Sugiat, terdapat tiga poin penting dalam arahan Presiden yaitu kecepatan respons, ketepatan sasaran bantuan, serta akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran.
Ia juga menyoroti lemahnya mitigasi pemerintah daerah sebelum bencana dan kesigapan yang kurang saat evakuasi berlangsung.
Ahli manajemen bencana Jakarta Rescue, Bintang Susmanto, menyatakan bahwa fase penanganan kini telah bergerak ke tahap pemulihan. Ia menegaskan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan harus segera dilakukan.
Sementara itu, pakar komunikasi politik UIN Jakarta, Prof. Gun Gun Heryanto, menilai hadirnya Presiden di lokasi bencana merupakan langkah positif, namun komunikasi publik pemerintah masih dinilai gagap.
Ia menyebut belum adanya juru bicara khusus penanganan bencana Sumatera dapat menghambat arus informasi yang akurat dan konsisten.
Diskusi juga menyentuh usulan mengenai pembentukan Kementerian Bencana, yang dinilai sebagian pihak diperlukan untuk memperkuat mitigasi, koordinasi lintas lembaga, dan respons cepat mengingat skala bencana yang semakin besar.
Penanganan banjir dan longsor di Sumatera disebut sebagai pekerjaan besar yang membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
Pemerintah menegaskan proses pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi akan dijalankan seiring upaya penindakan terhadap potensi penyelewengan bantuan di seluruh lini.