Jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan dapat mendukung pekerja di tingkat desa terutama yang berstatus rentan seperti petani, nelayan dan buruh.
Program MLT dari BPJS Ketenagakerjaan yang memungkinkan peserta memiliki hunian pribadi diatur dalam Permenaker Nomor 17 Tahun 2021 berupa fasilitas pembiayaan perumahan yang dibiayai dari dana investasi Program JHT.
Dirut BPJS Ketenagakerjaan menegaskan bahwa JHT & JKP mantan karyawan Sritez baru cair sekitar Rp90,8 miliar atau sekitar 58,7 persen dari keseluruhan karyawan
Dalam beleid itu dijelaskan terkait perluasan pemberian manfaat JKK BPJS Ketenagakerjaan dengan menambahkan kriteria kecelakaan kerja, yang mencakup kekerasan fisik dan/atau pemerkosaan di tempat kerja.
Yassierli juga menyoroti kebijakan dalam melindungi pekerja/buruh yang terkena PHK melalui PP Nomor 6 Tahun 2025, mengenai peningkatan manfaat JKP menjadi 60 persen dari upah terakhir selama 6 bulan
Dalam sebuah diskusi pada Social Security Summit 2024, Staf ahli bidang pengeluaran negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sudarto mengatakan bahwa jaminan sosial merupakan salah satu cara agar pekerja dapat merasakan hidup layak di masa tuanya.
Pimpinan Pusat (PP) Perisai Syarikat Islam mendukung penuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia.
Staf Khusus Menteri Agama RI sampaikan pesan mendalam dalam Perayaan Natal dan Tahun Baru 2026 Keluarga Besar Kawanua se-Dunia Indonesia di Jakarta (29/1/2026).