Baru Dilantik, Andra Soni Sudah Dapat Tantangan Aktivis untuk Berantas Korupsi

tvOnenews.com - Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang baru dilantik, Andra Soni dan Dimiyati Natakusumah, berani mengusut kekayaan fantastis lima kepala dinas di lingkungan Pemprov Banten. 

Dengan harapan akan terwujudnya Banten yang bersih dari korupsi, masyarakat menantikan tindakan nyata dari pemimpin baru ini, terutama setelah terungkapnya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang menunjukkan bahwa kelima kadis tersebut memiliki harta yang mencengangkan.

Masyarakat Banten kini menunggu langkah konkret dari Andra Soni dan Dimiyati Natakusumah untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. LHKPN yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa lima Kepala Dinas di Banten yang memiliki kekayaan jauh di atas rata-rata, bahkan melebihi harta kekayaan Gubernur sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai sumber kekayaan mereka dan apakah ada dugaan praktik korupsi yang perlu diusut tuntas.

Uchok Sky Khadafi, menekankan bahwa hasil LHKPN ini seharusnya menjadi sinyal bagi Gubernur baru untuk segera mengambil tindakan. Ia mengingatkan bahwa akumulasi kekayaan yang mencolok ini bisa jadi merupakan indikasi adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi yang telah berlangsung lama. 

"Gubernur harus berani mengambil langkah tegas untuk menyelidiki asal-usul kekayaan ini dan memastikan bahwa tidak ada pejabat yang kebal hukum," ujarnya.

Salah satu kasus yang paling mencolok adalah kekayaan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Banten, yang tercatat memiliki harta mencapai Rp24 miliar. Gaji dan tunjangan seorang pejabat eselon II tidak mungkin mencapai angka tersebut dalam kondisi normal. 

"Dari mana asal kekayaan sebesar itu? Apakah ada bisnis sampingan yang sah, atau justru ini hasil praktik korupsi yang dibiarkan selama bertahun-tahun?" tanya Uchok.

Selain Kadinkes, ada juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang memiliki harta kekayaan sebesar Rp12 miliar, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tercatat memiliki Rp8,7 miliar. Semua ini menambah daftar panjang pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah daerah.