Baru Dilantik, Andra Soni Sudah Dapat Tantangan Aktivis untuk Berantas Korupsi

Selain Kadinkes, ada juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang memiliki harta kekayaan sebesar Rp12 miliar, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tercatat memiliki Rp8,7 miliar. Semua ini menambah daftar panjang pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah daerah.

Uchok juga mengkritik lambannya proses hukum terkait dugaan pungutan liar (pungli) di Dinas Kesehatan Banten. "Jika ada indikasi kuat, mengapa proses hukumnya berjalan sangat lambat? Apakah ada upaya melindungi oknum tertentu? Jika kasus ini dibiarkan berlarut-larut, masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan daerah," tegasnya.

Sumber :

• Tim tvOne/Abdul Gani Siregar

Dengan adanya tekanan dari aktivis dan masyarakat, diharapkan Gubernur Andra Soni dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk melakukan audit dan investigasi terhadap kekayaan para pejabat tersebut. 

"Kami menunggu tindakan nyata dari Gubernur. Jika tidak ada langkah tegas, janji untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan hanya akan menjadi omong kosong," pungkas Uchok.

Dalam konteks ini, penting bagi Gubernur baru untuk menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi dan memastikan bahwa setiap pejabat di lingkungan Pemprov Banten bertanggung jawab atas kekayaan yang dimiliki. Hanya dengan tindakan tegas dan transparan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat dipulihkan.(chm)