News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Penolakan

Aksi Hari Kedua Tolak Relokasi RPH Pegirian Ricuh di Balai Kota Surabaya

Aksi Hari Kedua Tolak Relokasi RPH Pegirian Ricuh di Balai Kota Surabaya

Kericuhan mewarnai aksi lanjutan hari kedua penolakan relokasi RPH (Rumah Potong Hewan) Pegirian Surabaya di Balai Kota Surabaya, pada Selasa siang (13/01).
Pengurusan Visa ke Luar Negeri di Indonesia Masih Rumit, Edukasi dan Pendampingan Jadi Kunci

Pengurusan Visa ke Luar Negeri di Indonesia Masih Rumit, Edukasi dan Pendampingan Jadi Kunci

Pengurusan visa ke luar negeri di Indonesia masih rumit. WEPOSE hadir menawarkan pendampingan terstruktur untuk meminimalkan risiko penolakan visa.
SNI Probolinggo Pasang Spanduk, Tolak Aturan Penangkapan Ikan Terukur

SNI Probolinggo Pasang Spanduk, Tolak Aturan Penangkapan Ikan Terukur

Ribuan nelayan di Probolinggo Raya kembali menyuarakan penolakan terhadap sejumlah regulasi pemerintah di sektor kelautan dan perikanan.
RUU KUHAP Siap Disahkan 18 November, Gelombang Penolakan Membesar: 9 Pasal Dinilai Berbahaya untuk Warga

RUU KUHAP Siap Disahkan 18 November, Gelombang Penolakan Membesar: 9 Pasal Dinilai Berbahaya untuk Warga

RUU KUHAP disepakati DPR dan Pemerintah untuk disahkan 18 November 2025, namun publik menolak karena 9 pasal dinilai berbahaya dan melemahkan hak warga.
Tak Mau Bebani Warganya, Wali Kota Madiun Maidi Tak Akan Naikkan PBB 

Tak Mau Bebani Warganya, Wali Kota Madiun Maidi Tak Akan Naikkan PBB 

Munculnya gejolak di berbagai daerah terkait kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh pemerintah daerah dipastikan tidak terjadi di Kota Madiun.
PSI Ungkap Alasan Tolak Keras Rencana Pembangunan Pulau Kucing di Pulau Tidung Kecil

PSI Ungkap Alasan Tolak Keras Rencana Pembangunan Pulau Kucing di Pulau Tidung Kecil

Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Francine Widjojo beberkan alasannya menolak rencana pembangunan Pulau Kucing di Pulau Tidung Kecil, Kepulauan Seribu.
Selengkapnya
Gedung DPRD DIY Jadi Sasaran Amukan Massa Tolak UU TNI, Begini Respon Sri Sultan Hamengku Buwono X

Gedung DPRD DIY Jadi Sasaran Amukan Massa Tolak UU TNI, Begini Respon Sri Sultan Hamengku Buwono X

Pengesahan RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI yang berlangsung pada Kamis (20/3/2025) kemarin berujung ricuh di sejumlah daerah, termasuk Yogyakarta.
Polisi Amankan Empat Mahasiswa saat Demo Tolak UU TNI di Semarang

Polisi Amankan Empat Mahasiswa saat Demo Tolak UU TNI di Semarang

Demo menolak Undang-Undang (UU) TNI yang dilakukan Aliansi BEM Semarang Raya di depan kantor Gubernur Jateng berlangsung ricuh, Kamis (20/3/2025). Empat mahasiswa diamankan kepolisian.
Selepas Tengah Malam, Polisi Bubarkan Aksi Aliansi Jogja Memanggil Tolak RUU TNI Disahkan

Selepas Tengah Malam, Polisi Bubarkan Aksi Aliansi Jogja Memanggil Tolak RUU TNI Disahkan

Aksi unjukrasa Aliansi Jogja Memanggil yang menolak disahkannya RUU TNI berakhir ricuh hingga lepas malam. Petugas meminta massa membubarkan diri namun massa memilih untuk terus bertahan, Kamis (20/3/2025) malam.
Demo Tolak UU TNI, Massa Aksi Coret-Coret Tembok Hingga Buang Sampah di Gedung DPRD DIY

Demo Tolak UU TNI, Massa Aksi Coret-Coret Tembok Hingga Buang Sampah di Gedung DPRD DIY

Usai demo, massa aksi penolakan UU TNI mencoret-coret tembok gedung DPRD DIY, Kamis (20/3/2025). Selain itu, massa juga membawa plastik berisi sampah kemudian membuang dan menyebarkannya di teras gedung wakil rakyat tersebut.
UU TNI Resmi Disahkan, Massa Aksi di Yogyakarta Kibarkan Bendera Setengah Tiang di Gedung DPRD DIY

UU TNI Resmi Disahkan, Massa Aksi di Yogyakarta Kibarkan Bendera Setengah Tiang di Gedung DPRD DIY

Undang-Undang (UU) TNI resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, Kamis (20/3/2025).
RUU TNI Akan Disahkan Jadi UU Dalam Paripurna Besok, Aliansi Jogja Memanggil Serukan Penolakan

RUU TNI Akan Disahkan Jadi UU Dalam Paripurna Besok, Aliansi Jogja Memanggil Serukan Penolakan

Seruan penolakan RUU TNI kembali bergema di Yogyakarta. Seperti diketahui, RUU TNI disebut-sebut akan disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada Kamis (20/3/2025) besok.
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

Akhirnya PSSI Jawab Persoalan Status WNI 4 Pemain Timnas Indonesia di Eredivisie

Akhirnya PSSI Jawab Persoalan Status WNI 4 Pemain Timnas Indonesia di Eredivisie

PSSI menegaskan polemik yang menimpa sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Belanda tidak berkaitan dengan status mereka sebagai Warga Negara Indonesi
Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Terungkap, Atlet Indonesia Tolak Tawaran Naturalisasi dari Turki, FPTI: Mungkin Bisa Sampai 3

Terungkap, Atlet Indonesia Tolak Tawaran Naturalisasi dari Turki, FPTI: Mungkin Bisa Sampai 3

Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Yenny Wahid menyebut atlet panjat tebing Indonesia menolak tawaran naturalisasi dari Turki.
Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Penerimaan Bea Cukai Tertekan, IAW Desak Audit Total untuk Tutup Kebocoran Negara

Penerimaan Bea Cukai Tertekan, IAW Desak Audit Total untuk Tutup Kebocoran Negara

IAW soroti penerimaan Bea Cukai yang terkontraksi, desak audit forensik dan reformasi sistemik untuk cegah kebocoran puluhan triliun.
Langkah Tegas Dedi Mulyadi Berantas Nepotisme di Proyek Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Lebih Transparan!

Langkah Tegas Dedi Mulyadi Berantas Nepotisme di Proyek Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Lebih Transparan!

Dedi Mulyadi siapkan sistem transparan untuk program rutilahu di Jawa Barat. Nepotisme diputus, masyarakat kini bisa ajukan bantuan rumah secara transparan.
Belum Lama Beri Diskon, Dedi Mulyadi Kini Mudahkan Warga Jabar Bayar Pajak Kendaraan: Jika Sulit Bisa Curhat Online

Belum Lama Beri Diskon, Dedi Mulyadi Kini Mudahkan Warga Jabar Bayar Pajak Kendaraan: Jika Sulit Bisa Curhat Online

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menyediakan aplikasi Curhat Samsat Jabar untuk menyelesaikan keluhan warga Jabar yang sulit bayar pajak kendaraan (PKB).
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT