KPPU menyampaikan asas ekstrateritorial menjadi salah satu komponen penting dalam revisi UU Persaingan Usaha yang saat ini tengah dibahas intensif di DPR.
Revisi UU tersebut saat ini sudah resmi masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026 dan perlu segera disesuaikan dengan perkembangan teknologi serta dinamika pasar modern.
KPPU mendorong pentingnya menjaga persaingan sehat dalam kebijakan kuota impor BBM, terutama menjelang normalisasi skema impor bagi badan usaha swasta pada 2026.
KPPU menegaskan pemerintah wajib memastikan sistem kuota impor bahan bakar minyak (BBM) agar selaras dengan undang-undang dan prinsip persaingan usaha sehat.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp449 miliar ke tiga perusahaan Sany Group terkait penjualan truk merek Sany di Indonesia.
Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf memberikan respon terkait dengan usulan DPR RI untuk membentuk panitia khusus (pansus) haji. Ini katanya.
KPPU gelar sidang perdana dugaan pelanggaran proyek rumah sakit di Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Bogor, melalui Bantuan Keuangan Provinsi (Banprov) Jawa Barat Tahun 2021.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan bahwa perkara dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam kasus AC AUX telah memasuki tahap pemberkasan.
KPPU menjatuhkan denda sebesar Rp12 miliar kepada PDAM dan pelaku usaha yang terbukti bersekongkol dalam proyek pengadaan air bersih di Kabupaten Lombok Utara, NTB.
PSSI menegaskan polemik yang menimpa sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Belanda tidak berkaitan dengan status mereka sebagai Warga Negara Indonesi
Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Dedi Mulyadi siapkan sistem transparan untuk program rutilahu di Jawa Barat. Nepotisme diputus, masyarakat kini bisa ajukan bantuan rumah secara transparan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menyediakan aplikasi Curhat Samsat Jabar untuk menyelesaikan keluhan warga Jabar yang sulit bayar pajak kendaraan (PKB).