KPPU Ingatkan Pemerintah soal Kuota Impor BBM: Kebijakan Harus Taat UU dan Jaga Persaingan Sehat

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Aru Armando, menegaskan pemerintah wajib memastikan seluruh kebijakan sektor energi, termasuk sistem kuota impor bahan bakar minyak (BBM), agar selaras dengan undang-undang dan prinsip persaingan usaha sehat.

Peringatan ini disampaikan Aru di tengah rencana pemerintah mengembalikan skema impor BBM untuk badan usaha swasta menjadi normal pada 2026.

“Kita sampaikan kepada pemerintah dalam hal ini dari pihak ESDM, supaya dalam membuat suatu kebijakan itu menyesuaikan dengan undang-undang yang disampaikan,” ujar Aru Armando di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

Ia menegaskan KPPU telah memiliki daftar kebijakan persaingan usaha yang seharusnya menjadi acuan pemerintah.

“Kami punya yang namanya daftar kebijakan persaingan usaha, tolong dipergunakan. Supaya ketika membuat kebijakan itu tidak melanggar kebijakan persaingan usaha yang tidak sehat,” tegasnya.

Aru menilai sistem kuota impor BBM tetap dapat diterapkan selama pembagiannya adil bagi seluruh pelaku usaha.

Baca Juga

Antisipasi Lonjakan Konsumsi, Pertamina Patra Niaga Jamin Stok BBM dan LPG Aman saat Ramadan-Lebaran

“KPPU melihat bahwa sistem kuota pun sepanjang ini diberikan secara baik dan adil kepada pelaku usaha-pelaku usaha yang terkait dengan bisnis atau bisnis itu tidak menjadi masalah sebenarnya,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa sektor energi memiliki karakter strategis sehingga tidak bisa dibuka sepenuhnya pada mekanisme pasar bebas.

“Karena kita melihat bahwa energi ini adalah satu sektor yang sangat strategis. Hal-hal yang sifatnya memberikan ruang atau persaingan yang bebas, itu menurut kami juga tidak bijak,” tuturnya.

Menurut Aru, KPPU tetap berpegang pada amanat konstitusi. “Ketika KPPU harus sesuai dengan pasal 33, terkait dengan hajat hidup orang banyak harus diselenggarakan dan untuk kemanfaatan masyarakat banyak,” tegas dia.

“Nah artinya memang untuk sektor-sektor strategis, kalau memang misalnya ada kebijakan pemerintah untuk menjalankan kewajiban hajat hidup orang banyak, KPPU akan turun di situ,” sambungnya.

Meski mendukung sistem kuota, Aru mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah harus tetap membuka ruang persaingan.

“Hanya KPPU menginginkan mengeluarkan kebijakan, itu prinsip persaingan usaha yang sehatnya tetap ditampilkan. Artinya ketika pun masih ada kuota, kuotanya itu tetap memberikan ruang persaingan kepada pelaku usaha dan yang paling penting adalah memberikan opsi pada konsumen untuk memilih siapa yang dia pilih,” tandasnya.