Jadi Tuan Rumah Presidensi G20, Kebijakan Konektivitas Sistem Pembayaran Lintas Batas Diperkuat

Jakarta - Sistem pembayaran lintas batas (cross border payment) dan mata uang bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC), menjadi agenda penting yang akan dibahas pada KTT G20 tahun 2022.

Terkait hal ini,  BI terus memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerja sama cross border payment connectivity, fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait, termasuk memperluas penggunaan Local Currency Settlement (LCS) sebagai sarana untuk penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi bilateral dengan negara-negara mitra utama.  BI juga ikut serta bersama pemerintah menyukseskan 6 (enam) agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022.

Enam agenda prioritas Financial Track di G20 Presidency, yang pertama adalah Exit Strategy to Support Recovery.  Kedua, Addressing Scarring Effect to Secure Future Growth. Ketiga, Payment System in Digital Era yang membahas digitalisasi sistem pembayaran, Central Bank Digital Currency (CBDC), dan cross border payment. Keempat, Sustainable Finance. Kelima, Digital Financial Inclusion dan yang terakhir International Taxation mengenai perpajakan internasional.

Dalam Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan ketiga di tahun ini, Perry Warjiyo mengatakan, untuk menjaga stabilitas dan memperkuat pemulihan yang sejalan dengan keinginan KTT G20, bank sentral tanah air terus memperkuat bauran kebijakan. 

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, BI mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI-7DRR) pada level 3,50%. Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi inti yang masih terjaga di tengah risiko dampak perlambatan ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

BI terus mewaspadai risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti ke depan, serta memperkuat respons bauran kebijakan moneter yang diperlukan baik melalui stabilisasi nilai tukar rupiah, penguatan operasi moneter, dan suku bunga.

"BI terus memperkuat kebijakan sistem pembayaran guna meningkatkan efisiensi biaya, memudahkan transaksi keuangan dan aktivitas ekonomi masyarakat, serta akselerasi inklusi keuangan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional," kata Perry di Jakarta kemarin.

BI juga terus mewaspadai risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti ke depan, serta memperkuat respons bauran kebijakan moneter yang diperlukan baik melalui stabilisasi nilai tukar Rupiah, penguatan operasi moneter, dan suku bunga.  Penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai bagian untuk pengendalian inflasi melalui intervensi ​​di pasar valas yang didukung dengan penguatan operasi moneter.