Jakarta, tvOnenews.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi merespons video viral yang berisi keterangan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tentang pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dalam video yang diunggah akun Youtube koreksi-org itu, Hasto memaparkan peran Jokowi dalam revisi Undang-Undang KPK.
Hasto mengatakan Jokowi bertanggung jawab atas revisi UU KPK yang kontroversial itu.
Menanggapi video tersebut, Jokowi mengatakan jika berkaitan dengan revisi UU KPK harus melihat kronologinya secara runut.
Jokowi menyoroti peristiwa tahun 2015, ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
"Coba dilihat lagi. Saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas," ujar Jokowi saat ditemui di Kota Solo, Rabu (26/2/2025).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan bahwa upaya revisi kembali muncul pada periode 2016 hingga 2018, namun tetap tidak berlanjut.
Kemudian pada 2019, DPR kembali membahas revisi UU KPK melalui Prolegnas. Jokowi menegaskan bahwa semua fraksi di DPR menyetujui pembahasan tersebut.
Setelah DPR menyepakati revisi, lahirlah Surat Presiden (Surpres) mengenai perubahan UU KPK. (awy)