Mendorong Inklusi Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal

Jakarta, tvOnenews.com - Di balik geliat ekonomi sektor informal Indonesia, terdapat jutaan pekerja yang berjibaku setiap hari untuk mencari nafkah tanpa jaminan akan masa depan mereka.

Mereka adalah nelayan yang menantang ombak demi sesuap nasi, buruh tani yang bekerja dari fajar hingga senja, pedagang keliling yang mengayuh sepeda di tengah terik matahari, sopir angkutan yang mengandalkan pendapatan harian, hingga pekerja lepas di sektor jasa kreatif.

Profesi-profesi ini kerap luput dari sorotan, namun sesungguhnya menjadi denyut nadi perekonomian bangsa.

Ironinya, ketika risiko menimpa—seperti kecelakaan kerja, sakit berkepanjangan, atau bahkan kematian—mereka dan keluarganya sering kali tak memiliki sandaran.

Tanpa perlindungan sosial, satu peristiwa tak terduga dapat menggerus habis penghasilan, meninggalkan keluarga dalam lingkaran kesulitan, bahkan kemiskinan baru.

Sektor Informal sebagai Penopang Ekonomi

Baca Juga

Warga Jabar Siap-siap, Gubernur KDM Desak Pengelola Kawasan Industri Wajib Bangun Apartemen untuk Para Buruh

Tidak dapat dipungkiri, sektor informal memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2023 menunjukkan, dari 147,7 juta angkatan kerja, sekitar 87,3 juta orang atau 59,1% bekerja di sektor informal. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh pekerja Indonesia berada di luar sistem kerja formal.

Namun, partisipasi mereka dalam jaminan sosial ketenagakerjaan masih sangat rendah. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan tahun 2024, jumlah peserta aktif dari kategori pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) baru mencapai sekitar 10 juta orang.

Padahal, potensi peserta dari kelompok ini diperkirakan mencapai 101,8 juta orang. Artinya, lebih dari 60% pekerja informal masih hidup tanpa perlindungan sosial formal.

Perbandingan dengan negara lain di kawasan ASEAN pun memperlihatkan kesenjangan. Sebagai contoh, Thailand sejak lama menerapkan skema sukarela dengan subsidi pemerintah untuk pekerja informal, sehingga cakupan perlindungan sosial lebih luas.

Filipina pun melalui Social Security System (SSS) mengintegrasikan program tabungan wajib dan perlindungan dasar bagi pekerja lepas. Indonesia, meskipun memiliki landasan hukum yang jelas, masih berjuang memperluas kepesertaan dan mengatasi hambatan implementasi.

Hambatan yang Mengakar

Ada banyak faktor yang menjelaskan rendahnya partisipasi pekerja informal dalam program jaminan sosial.