BPJS Ketenagakerjaan optimis Purwakarta berpotensi menjadi salah satu inisiator di Jawa Barat yang UCJ-nya bisa mencapai 100 persen dalam dua atau tiga tahun ke depan.
Di balik geliat ekonomi sektor informal Indonesia, terdapat jutaan pekerja yang berjibaku setiap hari untuk mencari nafkah tanpa jaminan akan masa depan mereka.
BPJS Ketenagakerjaan-Perbarindo ingin mendorong perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi manajemen dan pegawai BPR dan BPRS, serta mitra dan debitur BPR-BPRS.
Upaya optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder, termasuk KSPSI sebagai salah satu perwakilan Serikat Pekerja.
Dari 2 juta orang yang berprofesi sebagai ojek online, baru 250 ribu di antaranya atau sekitar 12 persen yang telah memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar secara resmi meresmikan program penguatan ekosistem jaminan sosial berbasis pendidikan
DJSN menyatakan telah menerima aspirasi penolakan terhadap PP Nomor 59 Tahun 2024 yang mengatur penerapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam layanan BPJS Kesehatan
Pemerintah Indonesia menekankan urgensi penguatan sistem jaminan sosial dalam forum Konferensi Internasional yang digelar di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada Sabtu (17/5/2025).