Respons BG hingga Dasco soal Viral Bendera One Piece Jelang HUT RI, Simbol Perlawanan hingga Bisa Dipidanakan

Jakarta, tvOnenews.com - Fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial manga One Piece tiba-tiba menjadi masalah yang ditanggapi serius oleh pemerintah hingga DPR.

Aksi pengibaran bendera One Piece jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia ini ramai menjadi perbincangan di media sosial dan memicu beragam reaksi dari pejabat tinggi negara.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan alias BG menilai aksi tersebut sebagai bentuk provokasi yang berpotensi merendahkan martabat simbol negara, terutama bendera merah putih.

Ia menekankan soal pentingnya menghormati simbol-simbol kenegaraan dalam momentum bersejarah seperti HUT RI.

Menurut Budi Gunawan, ekspresi kebebasan berkreasi memang dihargai, namun tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan tidak melanggar hukum yang melindungi simbol negara.

"Sebagai bangsa besar yang menghargai sejarah, sepatutnya kita semua menahan diri untuk tidak memprovokasi dengan simbol-simbol yang tidak relevan dengan perjuangan bangsa," ujar BG dalam keterangan pers resmi di Jakarta, Jumat (1/8/2025)

BG mengingatkan, pemerintah membuka ruang bagi kreativitas masyarakat selama tidak melewati batas yang melanggar konstitusi atau melecehkan lambang negara.

Namun, jika ditemukan unsur kesengajaan dalam menyebarkan narasi tersebut, pemerintah tak akan tinggal diam.

"Konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan bendera merah putih. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 24 ayat (1) menyebutkan 'Setiap orang dilarang mengibarkan Bendera Negara di bawah bendera atau lambang apa pun'. Ini adalah upaya kita untuk melindungi martabat dan simbol negara," tegas BG.

Ia pun mengajak masyarakat memaknai peringatan HUT ke-80 RI sebagai momentum untuk menghargai perjuangan para pahlawan, dengan cara menjaga kehormatan bendera merah putih sebagai lambang persatuan dan identitas nasional.

Reaksi Kemendagri

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar Baharuddin, turut menanggapi munculnya fenomena pengibaran bendera Jolly Roger milik Bajak Laut Topi Jerami dari manga One Piece.

Di sela kegiatan pembagian 10 juta bendera merah putih di Denpasar, Bali, Jumat, bahtiar menyampaikan bahwa memimpin negara di tengah situasi global yang tidak stabil merupakan tantangan besar.

“Tidak mudah memimpin negara dalam situasi dunia yang tidak normal di global maupun regional, tantangannya besar sekali,” kata Bahtiar.

Bendera Jolly Roger, berwarna hitam dengan simbol tengkorak bertopi jerami, telah diidentifikasi sebagai lambang perlawanan dalam cerita One Piece.

Beberapa pengguna media sosial menafsirkan pengibaran bendera milik kelompok bajak laut Monkey D. Luffy itu sebagai bentuk protes terhadap kondisi pemerintahan.

Meski tak secara eksplisit melarang penggunaan simbol tersebut, Bahtiar mengajak masyarakat untuk lebih mengutamakan pemasangan bendera merah putih, sebagai simbol nyata pemersatu bangsa.

“Ya silakan saja, natural saja, semua warga negara boleh, tapi semangat persatuan itu kita kuatkan, apa yang menyatukan kita saya orang Bone ini orang Bali salah satunya ya bendera merah putih,” ujarnya.

Ia pun menekankan pentingnya menjaga kebersamaan dalam menghadapi tantangan bangsa, dan kembali menegaskan bahwa pengikat utama adalah bendera merah putih.

“Kita sepakat bahwa menjadi sebuah negara apapun masalah dihadapi bareng-bareng, nah pengikatnya bendera merah putih, ini harus kita ingatkan dan gelorakan ke warga,” lanjut Bahtiar.

Saat ditanya apakah aksi pengibaran bendera bajak laut ini bisa berkembang menjadi gerakan masif, Bahtiar memilih untuk tidak menanggapi lebih jauh dan memilih fokus menyukseskan gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih.

Dasco Wanti-Wanti Upaya Sistematis

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut merespons isu ini dengan memberikan peringatan adanya potensi ancaman terhadap persatuan nasional.

Menurutnya, telah terdeteksi sejumlah upaya sistematis yang dapat memicu perpecahan di masyarakat.

"Kami juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan, memang ada upaya-upaya ya namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis malam.

Pernyataan ini menanggapi viralnya bendera bajak laut yang dihubungkan dengan simbol perlawanan, menjelang perayaan kemerdekaan RI.

"Ya, ada gerakan sistematis untuk memecah belah kesatuan bangsa," lanjutnya.

Dasco mengajak masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan bersama menjaga rasa persatuan sebagai kekuatan utama bangsa.

“Imbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu, justru kita harus bersama melawan hal-hal seperti itu," ujarnya.

Petinggi Gerindra itu juga menyebut bahwa gerakan yang mengarah pada perpecahan tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga melibatkan aktor luar yang tidak menginginkan Indonesia maju.

"Ya, banyak juga (dari luar), ternyata tidak ingin bangsa Indonesia maju, pada saat ini kita sedang pesat-pesatnya untuk mencapai kemajuan," katanya.

Mengakhiri pernyataannya, Dasco kembali menekankan pentingnya kesatuan sebagai benteng dalam menghadapi berbagai bentuk gangguan terhadap stabilitas nasional.

"Hal ini (kemajuan Indonesia) tentunya ada yang suka, ada yang enggak suka, tapi terhadap yang tidak suka, mari kita bersatu kita lawan," tegasnya.

Isu pengibaran bendera Jolly Roger menjelang HUT RI ke-80 memang memicu perhatian serius dari sebagian petinggi Negara.

Beberapa menegaskan bahwa ekspresi publik harus tetap berada dalam koridor kebangsaan dan tidak merusak makna simbol negara.

Namun, apakah apakah ini hanya tren media sesaat, bentuk kritik atas ketidakpuasan atau memang upaya pecah belah bangsa seperti yang dikhawatirkan pemerintah-DPR?

Yang pasti, warga diimbau merayakan HUT RI dengan menjunjung tinggi simbol-simbol nasional, terutama bendera merah putih sebagai lambang kehormatan bangsa. (ant/rpi)