Kemendagri Bersama TP PKK Pusat Salurkan Bantuan Logistik untuk Warga Terdampak Bencana di Aceh

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA, secara resmi melepas bantuan logistik Kemendagri yang dilaksanakan bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Pusat.

Pelepasan bantuan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan bencana di wilayah terdampak di Provinsi Aceh.

Bantuan logistik tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana, khususnya pada masa tanggap darurat dan awal pemulihan. Penyaluran bantuan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat di lokasi terdampak.

Adapun bantuan logistik tersebut akan didistribusikan secara roadshow dimulai dari tanggal 21 Desember 2025 ke 10 lokasi yang tersebar di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidie Jaya. 

Distribusi dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pemerintah daerah setempat agar bantuan dapat diterima tepat sasaran.

Safrizal ZA menegaskan bahwa pelepasan bantuan ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah pusat dalam merespons bencana yang dialami masyarakat di daerah. Menurutnya, kerja sama berbagai pihak menjadi kunci agar penanganan bencana dapat berjalan efektif.

Baca Juga

Bawa Konsep Baru, Kapolda Aceh Irjen Marzuki Dinilai Ciptakan Harmonisasi Masyarakat

“Pelepasan bantuan logistik ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak bencana di Aceh mendapatkan dukungan yang cepat dan tepat,” ujar Safrizal ZA 

Pelepasan bantuan tersebut turut dihadiri Ketua Bidang IV Kesehatan Keluarga dan Lingkungan TP PKK Pusat, Safriati Safrizal, sebagai bagian dari penguatan peran organisasi kemasyarakatan dalam mendukung upaya kemanusiaan di Provinsi Aceh.

Menurutnya, penanganan bencana membutuhkan sinergi berbagai pihak.

“Kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri, TP PKK Pusat, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar distribusi bantuan berjalan cepat serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya. 

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan akan terus memantau proses distribusi bantuan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. 

Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan tersalurkan dengan baik serta memberikan perlindungan dan dukungan bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana.