Bahlil Tak Setuju Moratorium Proyek IKN: Bangun Ibu Kota Tidak Cepat

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyatakan tidak setuju soal usulan moratorium proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di Kalimantan Timur.

Ia menjelaskan pembangunan IKN sudah memiliki perencanaan dan timeline-nya sendiri, sehingga ia menilai lebih baik menjalankan timeline pembangunan yang sudah ada.

“Setahu saya enggak ada moratorium ya. Gini, membangun IKN itu kan sudah ada waktunya, sudah ada perencanaannya, tahapannya sudah ada. Itu aja yang dijalankan,” kata Bahlil usai menghadiri acara Musda ke-11 Partai Golkar Provinsi Jakarta di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025).

Bahlil lantas mengatakan bahwa membangun ibu kota negara memang membutuhkan waktu yang lama. 

Oleh karena itu, ia lebih setuju jika pembangunan infrastruktur di IKN tetap dijalankan tanpa perlu ditunda.

“Yang namanya membangun suatu kota negara itu kan tidak secepat dan tidak waktu yang 5 tahun. Perencanaan itu aja yang dijalankan ya,” jelasnya.

Sebelumnya, NasDem meminta pemerintah untuk memoratorium rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN dengan alasan infrastruktur yang belum siap.

Akan tetapi, jika pemerintah tetap memaksakan pemindahan ibu kota negara dalam kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya siap, NasDem mengusulkan untuk menugaskan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN.

“Memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden dan beberapa Kementerian/Lembaga prioritas, menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun,” kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).

Selain itu, pihaknya juga mengusulkan kementerian lain seperti Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kementerian PUPR, dan Bappenas untuk ikut pindah bertahap ke IKN guna membantu tugas-tugas wakil presiden di sana.

“Dengan berkantornya Wakil Presiden di IKN, pembangunan Indonesia Timur, termasuk Papua, dapat dikelola lebih dekat, mempercepat pemerataan pembangunan,” kata Saan. (saa/raa)