Otorita IKN Pastikan Kantor Wapres Rampung Desember Ini, Gibran Siap Mulai Berkantor

Sleman, tvOnenews.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan kantor Wakil Presiden (Wapres) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan rampung pada Desember 2025 ini.

Dengan demikian, Wapres Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan dapat mulai berkantor di IKN setelah proses penyelesaian selesai.

"Akhir Desember ini jadi. Baru tinggal nanti ngisi furniture-nya. Beliau (Wapres Gibran) punya keinginan gitu (berkantor di IKN) saya dengar," kata Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita IKN ditemui seusai menghadiri acara Kagama Regional Leaders Forum di Balai Senat UGM, Jumat (12/12/2025).

Kendati demikian, keputusan Wapres ingin berkantor di IKN pada 2026 tetap berada di tangan yang bersangkutan.

Mantan Menteri PUPR tersebut menyampaikan bahwa fase pertama pembangunan IKN periode 2020 - 2024 sudah hampir rampung, meski proses pengerjaannya dimulai pada 2022 karena pandemi covid-19. Mayoritas, sekarang ini tinggal proses finalisasi.

Baca Juga

Kunjungi IKN, MPR RI Optimistis Roda Pemerintahan Berjalan 2028

"Fase pertama sudah sekitar 97 persen. Akhir tahun ini selesai semuanya, tinggal masjid dan istana wakil presiden," ucapnya.

Adapun, progres pembangunan IKN mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 tahun 2025, yang mana terdapat dua hal yaitu menetapkan IKN menjadi ibu kota politik pada 2028 dan dimulainya pemindahan 4.100 Arapatur Sipil Negara (ASN). 

Pada 2025 ini, Basuki mengungkap ada beberapa pekerjaan yang akan dimulai untuk gedung Yudikatif dan Legislatif. Proses pengerjaan direncanakan berlangsung hingga 2027. Ditargetkan, hasil akhirnya rampung pada 2028.

"Pada Desember ini, sudah mulai untuk bangunan yudikatif, legislatif, dan jalan-jalan di kawasan IKN, di kawasan 1A, 1B, 1C, yang dilakukan oleh otoritas sendiri," terangnya.

Sementara, sejumlah proyek lain seperti penyelesaian masjid negara, kantor dan kediaman Wapres, jalan tol dari Balikpapan ke IKN akan dilanjutkan oleh Kementerian PUPR. Nantinya, jalan tol tersebut bisa mulai difungsionalkan pada akhir Desember ini.

Selain itu, Basuki juga memaparkan kebutuhan anggaran untuk proyek pembangunan IKN pada 2026 mendatang. Meski, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) belum diserahkan kepada Presiden sepulang kunjungan kerja dari luar negeri, namun ia menyebut akan terdapat penambahan pendanaan.

"Tahun 2025 ada Rp 10 Triliun koma sekian, saya lupa. Tahun 2026 kita butuhkan Rp 20 Triliun," ujarnya. (scp/buz)