Kasus Amsal mengungkap sejumlah kelemahan dalam tata kelola penanganan perkara. DPR yakin persoalan yang muncul tidak berdiri sendiri dan berpotensi terjadi di tempat lain.
Sejumlah anggota Komisi III DPR RI mendesak agar Kajari Karo Danke Rajagukguk dan jajaran yang terlibat dalam kasus Amsal Sitepu ditindak tegas dan dicopot dari jabatannya.
Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, menegaskan bahwa penyusunan RUU P2SK dimaksudkan untuk memperkuat struktur sektor keuangan dalam negeri.
Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian turut merespons tajam pernyataan analis kebijakan publik, Said Didu yang menyebut event organizer (EO) menjadi praktik paling aman melakukan korupsi.
Komisi X DPR RI melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Rabu (1/4/2026). Kegiatan yang
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem, Lola Nelria Oktavia, menegaskan pentingnya menjaga amanah publik dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum saat RDPU
Videografer, Amsal Sitepu yang terseret korupsi namun divonis bebas mengucapkan terima kasih kepada Komisi III DPR RI. Ia juga membongkar sempat dapat sogokan.
Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) menyampaikan usulan terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian.
PSSI menegaskan polemik yang menimpa sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Belanda tidak berkaitan dengan status mereka sebagai Warga Negara Indonesi
Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Dedi Mulyadi siapkan sistem transparan untuk program rutilahu di Jawa Barat. Nepotisme diputus, masyarakat kini bisa ajukan bantuan rumah secara transparan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menyediakan aplikasi Curhat Samsat Jabar untuk menyelesaikan keluhan warga Jabar yang sulit bayar pajak kendaraan (PKB).