Soal Surat Pemakzulan Gibran Jelang Paripurna DPR, Begini Sikap Fraksi-fraksi

Jakarta, tvOnenews.com - Soal surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming telah disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI kepada DPR RI. Bahkan, ada wacana surat itu akan dibacakan pada rapat paripurna yang digelar pekan ini, setelah selesai masa reses. 

Kemudian, menjelang paripurna tersebut, sejumlah fraksi telah bersikap terhadap surat pemakzulan Gibran.

Secara umum, surat pemakzulan itu berisi pernyataan bahwa Wakil Presiden Rakabuming telah melanggar hukum dan etika publik. 

Lalu, atas dasar konstitusi, etika kenegaraan, dan prinsip demokrasi, surat itu mengusulkan kepada MPR dan DPR memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Surat pemakzulan diklaim telah diteken 103 jenderal, 73 laksmana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. 

Sementara, empat jenderal yang meneken tanda tangan, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

Dalam surat yang ditujukan kepada DPR dan MPR bertitimangsa 26 Mei 2025 itu, mereka menyampaikan sejumlah argumen. 

Satu di antaranya, dugaan pelanggaran prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan. Gibran disebut maju sebagai cawapres karena perubahan batas usia capres-cawapres dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.

Sebagian besar fraksi mengaku pesimis DPR maupun MPR bakal menindaklanjuti usulan tersebut. Namun, ada pula yang mendesak surat itu agar direspons resmi bahkan tetap diambil keputusan lewat paripurna.

Lantas, bagaimana respons hingga sikap fraksi-fraksi yang ada di DPR RI soal surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran. 

- PDIP

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Komaruddin Watubun berharap agar surat Forum Purnawirawan direspons secara resmi, baik oleh DPR maupun MPR. 

Dia menilai, surat tersebut sebagai aspirasi sebagian masyarakat.

"Maka, sebaiknya DPR maupun MPR harus menyikapi surat itu secara resmi," ungkap Komar kepada awak media, Jumat (20/6/2025).

Politikus senior PDIP itu berharap Indonesia tak menjadi bangsa yang telat berpikir. 

Menurut dia, pencalonan Gibran telah bermasalah sejak awal. Namun, dia heran banyak pihak cuek alias tak merespons dan baru saat ini kembali diributkan.