Dibongkar di Sidang Tipikor, Hasto Dua Kali Tolak Jabatan Menteri Demi Urus Partai
- Julio Trisaputra
Jakarta, tvOnenews.com — Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, mengungkap fakta mengejutkan dalam sidang kasus dugaan suap PAW anggota DPR dan perintangan penyidikan Harun Masiku.
Dalam kesaksiannya, Cecep menyebut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, pernah dua kali ditawari jabatan menteri namun menolak karena ingin fokus sebagai pengurus partai.
Fakta itu disampaikan Cecep saat memberikan kesaksian meringankan dalam persidangan dengan terdakwa Hasto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Jumat (20/6/2025).
Cecep diketahui merupakan rekan kuliah Hasto saat menempuh pendidikan doktoral di Universitas Pertahanan (Unhan).
“Saudara saksi, pernah nggak saudara Hasto menyampaikan ingin menjadi menteri atau ingin menjadi pejabat atau tidak dan alasannya kenapa tidak mau menjadi pejabat negara?” tanya kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy.
Cecep menjawab bahwa Hasto sempat ditawari dua jabatan strategis di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni sebagai Menteri Sekretaris Negara pada 2014 dan Menteri Komunikasi dan Informatika pada 2019. Namun, tawaran itu ditolak.
“Sependek ingatan saya dan juga bisa lihat di media, itu di 2014 Pak Hasto ditawari Mensesneg dan 2019 ditawari Menkominfo tapi tidak diterima,” ujar Cecep.
Cecep menyebut, alasan Hasto menolak karena lebih memilih mengabdi di partai. Dalam pandangan Hasto, menjadi pengurus partai sama terhormatnya dengan menjadi pejabat negara.
“Pak Hasto lebih memilih untuk mengurus partai. Jadi kalau pandangan saya ya, menurut hemat saya menjadi pengurus partai itu sama terhormatnya jadi pejabat negara, jadi menteri, kepala daerah, wakil kepala daerah dan seterusnya. Itu sama hormatnya dalam pandangan beliau,” ucap Cecep.
Ia menambahkan, Hasto percaya bahwa kekuatan partai politik yang sehat adalah kunci untuk melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik bangsa.
“Yang kedua justru paling butuh partai yang baik, kelembagaan yang baik agar bisa melahirkan kepala daerah, wakil kepala daerah, menteri dan seterusnya,” tandas dia. (agr/nsp)
Load more