Temui Jaksa Agung, Gubernur Malut Sherly Tjoanda Minta Pendampingan Hukum Program Pembangunan di Wilayahnya

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda mendatangi Kantor Kejaksaan Agung pada Kamis (12/6).

Kedatangannya itu untuk meminta pendampingan program pembangunan di wilayahnya ke Kejagung.

Usai bertemu dengan Jaksa Agung, ST Burhanudidin, Sherly mengaku dapat wejangan dari Jaksa Agung.

"Arahan dari beliau untuk memastikan Pemprov Maluku Utara bekerja sama baik dengan Kejaksaan Tinggi di Provinsi Maluku Utara. Saling berkolaborasi bagaimana memastikan pemerintahan tata kelola yang transparan dan akuntabel dan juga memastikan pemanfaatan APBD, setiap rupiahnya dimanfaatkannya dengan baik sesuai dengan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel juga serta pemanfaatnya yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Maluku Utara," ungkap Sherly, Kamis (12/6).

Sherly menambahkan, dalam pertemuan itu, dia dan ST Burhanuddin pun sepakat mencegah lebih baik ketimbang penindakan hukum.

"Ke depan dalam pembuatan Pergub maupun SK kami akan terus berkonsultasi dengan pihak kejaksaan sehingga kami bisa mendapatkan legal opinion yang terbaik untuk memastikan kami Pemprov Maluku Utara selalu ada dalam koridor hukum yang benar," beber Sherly.

Sherly tak menampik, salah satu pertimbangan sampai akhirnya konsultasi dengan Korps Adhyaksa adalah guna mitigasi supaya kesalahan di era sebelumnya tak terulang lagi.

Adapun pada masa kepemimpinan Abdul Ghani Kasuba, terjadi korupsi anggaran sampai ditindak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ya, kunjungan di sini untuk memitigasi, untuk tidak terjadi hal-hal demikian. Saya juga baru di bidang birokrasi dan pemerintahan jadi saya secara terus-menerus berkonsultasi bagaimana untuk memitigasi hal-hal yang di masa lalu supaya tidak terjadi lagi," ujar Sherly.

Lebih lanjut Sherly mengaku evaluasi kepemimpinannya pasca melewati 100 hari pertama masih menunjukkan banyak pekerjaan rumah (PR).

Apalagi, dari data kuartal pertama menunjukan angka kemiskinan masih jadi salah satu yang harus diselesaikan.

"Tapi ya memang masih menjadi PR untuk kemiskinan yang masih di angka 6 persen," katanya. (rpi/dpi)