Siap-siap Prabowo Pastikan Akan Ada Diskon Transportasi Besar-besaran, Catat Tanggalnya!

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri BUMN Erick Thohir ke Istana Merdeka guna membahas kesiapan pelaksanaan kebijakan diskon besar-besaran untuk moda transportasi nasional. 

Program ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi nasional yang ditargetkan mulai bergulir 5 Juni hingga Juli 2025, bertepatan dengan masa libur sekolah.

Dalam keterangan pers usai pertemuan, Erick menyampaikan bahwa Presiden ingin memastikan program yang telah diputuskan dalam rapat terbatas sebelumnya segera diimplementasikan.

“Bapak Presiden ingin memastikan bahwa mulai awal Juni ini diskon-diskon yang sudah diputuskan di ratas bisa berjalan untuk kereta api, untuk jalan tol, pesawat, dan lain-lain," ujar Erick, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/6/2025).

"Jadi memang kita sedang juga diskusi dengan Menkeu untuk surat keputusan bersamanya supaya memang nanti penugasan ini kita bisa jalankan seperti yang sebelumnya. Tapi insya Allah kan sebelum-sebelumnya sudah jalan, jadi mungkin kompleksitasnya tidak terlalu berat,” sambung Erick.

Diskon ini diproyeksikan menjadi angin segar bagi masyarakat yang hendak bepergian saat libur panjang sekolah. 

Erick menegaskan, selain meringankan beban masyarakat, insentif transportasi ini juga terbukti mampu menggerakkan ekonomi daerah.

“Ini bagus lah buat meringankan juga masyarakat yang sedang berlibur. Terbukti beberapa support pemerintah untuk transportasi ini kan selama ini juga berjalan dengan baik dan hasil impact-nya buat ekonomi daerah terasa,” ungkapnya.

Terkait skema pembiayaan, Erick menyebut pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberikan dukungan tambahan atau top-up untuk menutupi potensi beban keuangan dari program ini.

“Kan nanti dari Kementerian Keuangan akan membantu juga top-up untuk keuangannya bagian dari stimulus ekonomi,” katanya.

Kementerian BUMN, lanjut Erick, tetap berkomitmen menjalankan penugasan ini tanpa mengganggu kesehatan finansial BUMN, khususnya yang dikelola oleh BPI Danantara Indonesia.

“Kami dari Kementerian BUMN tentu karena ini penugasan kita coba menyelaraskan daripada misi yang pemerintah inginkan. Jadi balance keuangannya kita jaga. Tadi kan disampaikan ada penugasan nanti di top-up oleh Kementerian Keuangan,” jelas Erick.

Hingga saat ini, pembahasan teknis mengenai skema dan mekanisme pelaksanaan diskon masih berlangsung intensif antara Kementerian BUMN, para wakil menteri, dan Kementerian Keuangan. (agr/muu)