Senator Desak Pemerintah Evaluasi PSN yang Tak Berdampak Langsung Bagi Masyarakat

Jakarta, tvOnenews.com - Kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang berbuntut akan kritik proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

Hal ini yang menjadi pembahasan tajam dalam diskusi ekonomi yang dilakukan oleh Institute For Youth Economic and Political Studies bertajuk 'Investasi adalah Koentji, Realistiskah Pertumbuhan 8%?'.

Dalam diskusi tersebut seorang peserta melayangkan pertanyaan berupa investasi pengembangan kawasan Green Area dan Eco-City di PIK 2 dengan adanya dugaan korupsi yang terjadi.

"Soal investasi PIK memberikan penghasilan yang besar untuk negara, namun kita tahu mengalami beberapa persoalan hukum," tanya seorang peserta, Jakarta, Kamis (20/1/2025).

Senator DPRD RI, Mirah Midadan Fahmid yang hadir sebagai narasumber dalam kegiatan turut menjawab pernyataan dari seorang peserta itu.

Ia mengaku pihaknya sempat melakukan pengecekan terkait pembangunan PIK 2 yang masuk dalam PSN ataupun non PSN.

"Kalau di PIK 2 ini menjadi satu hal yang menarik, karena dari PIK 2 merasa, ya kami lihat diskursusnya di media, terakhir juga DPD sempat kesana untuk mengkroscek bahwa sebenarnya antara PIK 2 yang non PSN dengan yang PSN-nya itu yang di-PSN kan itu ternyata hal yang berbeda," kata Mirah.

Mirah menuturkan pihaknya pun telah melakukan penelusuran lokasi PSN PIK 2 dan non PSN.

Penelusuran dilakukan menyusul kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang yang menjadi sorotan tajam publik.

"DPD sempat kesana untuk mengkroscek bahwa sebenarnya antara PIK 2 yang non-PSN dengan yang PSN-nya itu, yang di-PSN kan itu ternyata hal yang berbeda. Akhirnya menjadi heboh kembali perkara Pagar Laut itu ya, tiba-tiba ada temuan panggar laut yang ternyata itu di daerah yang sama, di lokasi yang sama," ungkap Mirah.

“Terkait PSN itu, bagaimana dampak ketika PSN itu diberhentikan tiba-tiba. Ini saya rasa memang kita butuh evaluasi dari semua titik-titik PSN yang sudah dibuka, memang apakah ada yang harus dilanjutkan atau dialokasikan ke tempat yang lain, misalnya PSN nya atau mungkin di sektor apanya yang harus dikembangkan," sambungnya.

Di sisi lain, Mirah menjelaskan sejumlah PSN yang masih berjalan hingga terbilang mangkrak.

Menurutnya saat ini pemerintah tengah melakukan evaluasi mendalam terkait proyek PSN yang tengah berjalan.

Kata Mirah, evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan dampak dari proyek pemerintah tersebut.

“Tolong masyarakat beri waktu ke pemerintah, apakah betul barang ini bisa beri suatu efektivitas dan dampak. Karena dampaknya itu nggak bisa dihitung pas hari pertama pas jadi nanti kita lihat. Makanya penting evaluasi, bisa kita lakukan per tiga bulan, nanti kelihatan dari 6 bulan sampai 12 bulan, nanti kelihatan dari enam sampai 12 bulan itu lah yang disebut mangkrak atau proyeknya banyak masalah,” tutur Mirah.

“Kalau lanjutkan atau tidak tergantung hasil evaluasinya, apa yang mau dicapai outputnya seperti apa. Kalau memang hasil evaluasinya tidak memungkinkan, akan ada kebijakan yang akan diambil oleh para eksekutor," pungkasnya. (raa)