Ketua Fraksi PAN DPR RI Sebut Kebijakan Kenaikan PPN 12 Persen Dibarengi Bantuan untuk Masyarakat Rentan
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Fraksi PAN DPR RI mendukung kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025.
Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kebijakan ini sebelumnya sudah melalui proses pertimbangan yang berpihak pada masyarakat kecil.
"Kenaikan PPN menjadi 12 persen bukan sekadar langkah fiskal, tetapi juga wujud nyata prinsip gotong royong dalam membangun bangsa," kata Putri, dalam keterangannya, Minggu (22/12/2024).
Ia mengatakan, pemerintah memastikan bahwa barang kebutuhan pokok tetap bebas dari PPN tersebut.
"Pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat rentan, sementara kontribusi dari kelompok yang lebih mampu diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional," katanya lagi.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI ini mengungkapkan bahwa kebijakan PPN 12 persen dirancang dengan prinsip keadilan.
Setiap barang kebutuhan pokok seperti beras, unggas, hasil perikanan dan kelautan, susu segar, serta jasa pendidikan dan kesehatan tetap bebas dari PPN untuk menjaga daya beli masyarakat kecil.
Di saat yang sama, barang dan jasa premium seperti daging premium, layanan kesehatan medis premium, dan pendidikan premium dikenakan tarif PPN lebih tinggi.
Pendekatan ini, lanjut dia, memastikan kontribusi lebih besar dari kelompok mampu tanpa mengorbankan kelompok rentan.
"Kebijakan kenaikan PPN 12 persen ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah telah merancang paket stimulus yang memastikan masyarakat tetap terlindungi dan ekonomi terus bergerak maju. Dengan insentif ini, kami yakin daya beli masyarakat akan tetaep terjaga, UMKM terus berkembang dan industri padat karya semakin kokoh," katanya.
Stimulus tersebut, kata dia, mencakup bantuan pangan untuk 16 juta rumah tangga berupa 10 kg beras per bulan selama dua bulan.
Selain itu ada pula diskon listrik 50 persen bagi pelanggan 2200VA ke bawah, dan insentif bagi UMKM melalui perpanjangan PPh Final 0,5 persen hingga 2025. (iwh)
Load more