Menko Polhukam Sebut Sebagian Data NPWP Bocor Tak Cocok dengan Pemiliknya

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyebut sebagian data Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP yang bocor tidak cocok dengan data asli pemiliknya.

Sebelumnya dugaan bocornya data NPWP mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums.

Melalui akun X @secgron, dia mengatakan sebanyak enam juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024.

Selain NPWP, data yang juga terseret di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, surat elektronik (email) dan data lainnya. Harga jual seluruh data itu mencapai Rp150 juta.

Terkait hal ini Hadi menyebut data tersebut diduga diperoleh dari beberapa kota/kabupaten.

“Ada sebagian yang tidak sesuai dengan pemiliknya baik NIK maupun NPWP,” kata Hadi, Senin (23/9/2024). 

Hadi mengatakan lembaganya bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga terus melakukan validasi terhadap data yang diduga dibocorkan oleh peretas tersebut baik data NIK, NPWP maupun nomor telepon.

Menurut dia, tim internal dari Kementerian Keuangan juga telah bekerja untuk menindaklanjuti informasi kebocoran data itu.

Hadi menyebut dalam waktu dekat ini Kemenko Polhukam akan menggelar rapat lintas menteri yang juga dihadiri sejumlah direktur jenderal untuk membahas permasalahan dugaan kebocoran data tersebut dan mencari solusi serta mitigasi.

Sejauh ini, Hadi mengatakan pemerintah sudah memiliki upaya jangka pendek untuk mengatasi sejumlah dugaan kebocoran data baik data NPWP maupun NIK hingga terbentuknya Lembaga Perlindungan Data Pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). (ant/nsi)