Pemerintah Percepat Penanganan Banjir & Longsor Aceh: Verifikasi Data, Bantuan Darurat, dan Penyiapan Lahan Relokasi Hunian Tetap

tvOnenews.com - Pemerintah menegaskan komitmen percepatan penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda 18 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Langkah ini merujuk Keputusan Gubernur Aceh No. 100.3.3.3/1416/2025 tanggal 27 November 2025 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh Tahun 2025.

Selama 3–5 Desember 2025, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan (Ditjen Perumdes) Kementerian PKP bersama Pemerintah Provinsi Aceh dan perangkat daerah telah melakukan rapat konsolidasi serta kunjungan lapangan di wilayah-wilayah terdampak, disertai penyaluran bantuan darurat dan peninjauan calon lahan relokasi untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang.

Ringkasan Dampak Bencana (Update: 4 Desember 2025, 18.00 WIB)

• Terdampak: 345.173 KK / 1.683.822 jiwa

• Pengungsi: 1.034 titik / 299.427 KK / 817.856 jiwa

• Korban meninggal: 325 jiwa

• Luka-luka: 1.935 jiwa

• Hilang: 170 jiwa

• Perumahan: 116.777 unit rumah terdampak (RR/RS/RB/hilang/BT)

• Fasilitas umum: 176 kantor, 64 rumah ibadah, 246 sekolah, 6 pondok pesantren, 240 fasilitas kesehatan

• Infrastruktur: 442 titik jalan dan 224 titik jembatan terdampak

• Pertanian: 55.404 Ha sawah, 12.748 Ha kebun, 182 ekor ternak

Sumber :

• Istimewa

Hasil pendataan pemerintah mencatat:

Aceh Utara

• Dampak perumahan: RR 10.594 unit, RS 4.989 unit, RB 11.516 unit

• Lahan relokasi diusulkan: Desa Tanjong Ceungai, Kec. Tanah Jambo Aye

• Luas potensial: 7.500 m² (tanah Pemda)
• Koordinat: 97°28'19,9" E; 5°7'46,632" N
• Kondisi eksisting: lapangan; topografi landai; akses jalan setapak 2–3 m
• Utilitas: listrik tersedia, air tanah, drainase alami
• Kedekatan fasilitas: SDN 18 (400 m), Puskesmas Cempedak (4 km), Pasar Pantonlabu (3 km), Terminal Lhoksukon (24 km)

Pidie Jaya

• Dampak perumahan: RR 789 unit, RS 453 unit, RB 9.174 unit, Hilang 114 unit

• Lahan relokasi diusulkan: Desa Pohroh, Kec. Meureudu

• Luas potensial: ± 10 Ha (tanah Pemda)
• Koordinat: 96°14’15.056" E; 5°12’50.401" N
• Kondisi eksisting: semak belukar; peruntukan RTRW: permukiman
• Akses: jalan aspal/beton ± 5 m; listrik & air tanah tersedia; drainase alami
• Kedekatan fasilitas: SD Negeri Rungkom (±1 km), RSUD Pidie Jaya (±4 km), pusat kota (±2 km)

Pidie

• Dampak perumahan: RR 9 unit, RS 1 unit, RB 41 unit, Hanyut 9 unit, Terendam 14.371 unit

• Rencana teknis hunian tetap (HT): Desa Blang Pandak, Kec. Tangse

• Target: 200 unit
• Kavling: 8 m × 12 m
• Luas rumah: 36 m²
• Luas area: ± 30.000 m²
• Status lahan: usulan tanah Pemda

Bireuen

• Dampak perumahan: RR 1.663 unit, RS 1.665 unit, Hilang 81 unit

• Relokasi: tahap identifikasi lahan oleh Pemkab (temuan on the spot di Desa Bale Panah & Desa Payacut, Kec. Juli)

• Intervensi: kunjungan lapangan & penyaluran bantuan langsung

Langkah penanganan terpadu sudah dilakukan. Pertama, respon darurat & bantuan langsung. Termasuk distribusi bantuan kebutuhan dasar di posko pengungsian, serta dukungan layanan kesehatan, air bersih, dan sanitasi.

Kedua, verifikasi & pemutakhiran data. Tim Dinas Perkim & BPBD kabupaten/kota melakukan assessment door-to-door (khususnya wilayah dengan akses sulit) dan kategori RR/RS/RB/Hilang/BT diperbarui untuk akurasi penetapan penerima bantuan hunian.

Ketiga, relokasi & pembangunan hunian tetap (Huntap). Hal yang dilakukan adalah seleksi lahan milik Pemda/Tanah Kas Desa dengan akses, utilitas, dan kesesuaian RTRW. Kemudian Menyusun desain HT mengacu prinsip tahan bencana, berkelanjutan, dan layak huni (integrasi air bersih, listrik, drainase, jalan lingkungan, fasilitas sosial/umum). Dan skema pembiayaan akan diselaraskan lintas lembaga, termasuk dukungan provinsi dan kabupaten/kota.

Keempat, pemulihan infrastruktur & layanan public. Pertama, rehabilitasi jalan/jembatan terdampak dan fasilitas kesehatan/pendidikan secara bertahap dan koordinasi dengan OPD teknis untuk normalisasi drainase dan penguatan tanggul sungai.

Terakhir adalah Pemulihan Sosial-Ekonomi. Dilakukan pemberian bantuan benih, alat kerja, dan pendampingan bagi petani terdampak (sawah/kebun) dan program padat karya, pemberdayaan UMKM, dan dukungan psikososial bagi pengungsi.(chm)