HMI Pekanbaru Ancam Turun ke Jalan Jika Tak Ada Transparansi dari Satgas PKH

Jakarta, tvOnenews.com - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru menuntut transparansi penuh dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Tuntutan ini muncul menyusul adanya dugaan kuat praktik main mata dalam penunjukan mitra pengelola lahan negara yang telah disita.

Ketua Umum HMI Pekanbaru, Givo Vrabora mengatakan pada dasarnya mengapresiasi langkah pemerintah mengambil alih kembali aset negara dari penguasaan ilegal. 

Lahan tersebut rencananya akan dikelola oleh BUMN Agrinas Palma Nusantara melalui Kerja Sama Operasional (KSO) dengan koperasi masyarakat.

"Kami melihat bahwa Satgas PKH dan Agrinas terkesan tertutup mengenai pengelolaan lahan yang sudah disita. Ini memberikan indikasi kuat para pemain lama, yakni pihak yang lahannya disita, mencoba kembali menguasai lahan tersebut dengan berlindung di balik koperasi 'boneka'," ujar Givo, Jakarta, Jumat (8/8/205).

Menurutnya jika dugaan ini benar maka upaya penertiban aset oleh negara hanya akan menjadi akal-akalan untuk melegitimasi kembali para mafia tanah.

"Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap keadilan dan semangat reformasi agraria," tegasnya.

Menyikapi hal ini, HMI Cabang Pekanbaru secara resmi menuntut adanya transparansi total dari Satgas PKH dan BUMN Agrinas Palma Nusantara.

"Keadilan dan transparansi adalah harga mati. Kami beri waktu 7 x 24 jam agar tuntutan kami dipenuhi. Jika diabaikan, jangan salahkan kami jika turun ke jalan," Tegas Givo.

HMI Pekanbaru menegaskan tidak akan ragu untuk menggelar aksi massa dan mendesak langsung Prabowo Subianto untuk membersihkan oknum-oknum yang bermain dalam program strategis ini.

"Aset negara adalah aset rakyat, bukan untuk bancakan para cukong," katanya.

Givo mendorong agar pengelolaan kebun sitaan melibatkan masyarakat tempatan sebagai bagian dari upaya perbaikan ekonomi dan peningkatan mata pencaharian.

 “Kami berharap Satgas PKH dan Agrinas lebih terbuka kepada publik. Ini momentum bagi masyarakat Riau untuk ikut mengelola kekayaan di daerahnya sendiri,” pungkasnya. (raa)