Prabowo Bongkar Perlawanan Korporasi Nakal: Satgas PKH Dihadang Preman hingga Hasut Warga

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Prabowo Subianto, mengungkap adanya dugaan perlawanan terorganisir dari korporasi pelanggar aturan terhadap Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). 

Pernyataan tegas itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara penyerahan uang hasil penagihan denda administratif kehutanan senilai Rp6,6 triliun di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (24/12/2025).

Dalam sambutannya, Prabowo lebih dulu menyampaikan apresiasi atas kerja keras Satgas PKH yang berhasil menguasai kembali lebih dari 4 juta hektare kawasan hutan yang selama ini dikuasai secara ilegal. Ia menekankan bahwa tugas tersebut dilakukan di medan sulit dan jauh dari sorotan publik.

“Saudara-saudara telah bekerja keras, sangat sulit di medan-medan yang sulit, harus verifikasi mengecek 4 juta hektare,” tuturnya.

Prabowo kemudian membeberkan bahwa proses penertiban tersebut tidak berjalan mulus. Ia menyebut banyak korporasi yang melanggar aturan melakukan perlawanan aktif untuk menghambat kerja negara, mulai dari menghalangi proses verifikasi hingga memprovokasi masyarakat.

“Upaya-upaya perlawanan yang kita mengerti dan kita paham, rakyat yang dihasut, preman-preman yang dibayar untuk menantang dan melawan petugas,” tegas Prabowo.

Menurutnya, bentuk perlawanan itu kerap terjadi di wilayah terpencil yang luput dari pantauan publik dan media massa.

“Ini di tempat yang jauh tidak terlihat oleh media, tidak terlihat oleh kamera, tidak terlihat oleh influencer-influencer, vlogger-vlogger dan sebagainya,” imbuhnya.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa capaian penyelamatan keuangan negara sebesar Rp6,6 triliun masih merupakan bagian kecil dari kerugian riil yang dialami Indonesia akibat praktik perambahan dan pelanggaran kehutanan yang berlangsung lama.

“Penyimpangan seperti ini sudah berjalan belasan tahun bahkan puluhan tahun. Ini yang saya sebut dilakukan oleh mereka-mereka yang menganut filosofi dan paham serakahnomics. Berani melecehkan, berani menghina NKRI, menganggap sepele pemerintah Indonesia,” kata Prabowo.

Pernyataan tersebut menegaskan sikap pemerintah yang tidak akan surut menghadapi perlawanan korporasi pelanggar hukum, sekaligus menjadi peringatan bahwa penertiban kawasan hutan akan terus dilanjutkan meski menghadapi tekanan di lapangan. (agr/rpi)