Permen ESDM 14/2025 Resmi Berlaku, Pemerintah Sikat Kilang Ilegal dan Legalkan Sumur Rakyat

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 sebagai langkah strategis menertibkan pengelolaan sumur rakyat sekaligus memberantas kilang minyak ilegal yang kerap meresahkan. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengatakan Permen ESDM ini merupakan bagian dari upaya komprehensif untuk mendorong pengelolaan migas yang lebih profesional sekaligus melindungi masyarakat dari praktik ilegal. “Kami berharap, dengan hasil minyak (sumur rakyat) yang dibeli oleh perusahaan KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama), tidak ada lagi perusahaan-perusahaan ilegal yang melakukan pengolahan terhadap minyak yang dihasilkan sumur rakyat,” ujar Yuliot dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025). Jakarta, tvOnenews.com - Permen tersebut memberikan ruang legal bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk ikut mengelola sumur rakyat. Produksi dari sumur-sumur ini akan dibeli oleh KKKS dengan harga sebesar 80 persen dari Indonesian Crude Oil Price (ICP), patokan harga minyak mentah Indonesia. Saat ini, Kementerian ESDM tengah melakukan inventarisasi sumur rakyat bersama tim gabungan lintas kementerian, pemerintah daerah, SKK Migas, dan aparat penegak hukum. Melalui proses ini, sumur rakyat yang sebelumnya berstatus ilegal diharapkan bisa mendapatkan legalitas operasional. “Peraturan ini memberikan waktu penanganan sementara selama empat tahun untuk dilakukan perbaikan pengelolaan agar sesuai dengan good engineering practice,” jelas Yuliot. Jika dalam periode itu tidak ada pembenahan, maka Ditjen Gakkum ESDM akan turun tangan untuk membina, bahkan bisa mencabut izin pengoperasian. Yuliot juga mengingatkan bahaya dari minyak hasil kilang ilegal yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan. Menurutnya, minyak olahan ilegal bisa menyebabkan kerusakan mesin dan kendaraan jika dikonsumsi masyarakat. “Tentu kami melakukan pembinaan terhadap yang ilegal ini, jangan sampai ada pembiaran. Pengolahan ilegal itu justru harus dilakukan penertiban,” tegasnya. Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 ini resmi ditetapkan pada 3 Juni 2025 dan mulai diundangkan pada 10 Juni 2025. Aturan ini juga bertujuan untuk: - Meningkatkan produksi migas nasional - Mengurangi dampak lingkungan dan gangguan sosial - Melindungi investasi sektor migas - Mendorong perbaikan tata kelola migas - Mewujudkan penerapan teknologi terbaru di bidang migas Dengan kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan pengelolaan sumber daya energi nasional tidak hanya legal, tetapi juga menguntungkan rakyat dan ramah lingkungan. (agr/raa)

Permen ESDM 14/2025 Resmi Berlaku, Pemerintah Sikat Kilang Ilegal dan Legalkan Sumur Rakyat

Berita Terkait

Program BPBL Bantu Keluarga di Sumsel Tak Lagi Manfaatkan Genset untuk Listrik

Ratas Bersama Presiden, Ini Laporan Pertamina ke Prabowo soal Distribusi BBM-LPG di Wilayah Bencana Sumatera

Meski Dijuluki Menteri Etanol, Bahlil Tetap Jalankan Perintah Prabowo: Jangan Bocor Terus Uang Kita Keluar

Genjot Realisasi Visi Asta Cita Presiden, Sambungan Listrik Gratis Kini Dinikmati Warga NTT

Topik Terkait

Esdm

Minyak

Bumd

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Dpr