News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Ruu Kuhap

Pakar Hukum Desak UU Perampasan Aset Disahkan Tahun Ini

Pakar Hukum Desak UU Perampasan Aset Disahkan Tahun Ini

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset didesak dishkan menjadi Undang-Undang (UU) pada tahun 2026.
DPR Bantah KUHAP Terbaru Izinkan Polisi Tangkap dan Geledah Terduga Pelaku Tanpa Konfirmasi Tindak Pidana

DPR Bantah KUHAP Terbaru Izinkan Polisi Tangkap dan Geledah Terduga Pelaku Tanpa Konfirmasi Tindak Pidana

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman membantah KUHAP terbaru mengizinkan polisi menangkap hingga menggeledah terduga pelaku tanpa adanya konfirmasi tindak
DPR Bantah Polisi Bisa Bekukan Tabungan Tanpa Izin Hakim di KUHAP Terbaru

DPR Bantah Polisi Bisa Bekukan Tabungan Tanpa Izin Hakim di KUHAP Terbaru

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membantah sejumlah isu yang beredar di media sosial terkait pasal-pasal yang dianggal bermasalah pada RUU KUHAP.
DPR Bantah RUU KUHAP Izinkan Polisi Diam-Diam Menyadap hingga Utak-atik HP Tanpa Izin Hakim

DPR Bantah RUU KUHAP Izinkan Polisi Diam-Diam Menyadap hingga Utak-atik HP Tanpa Izin Hakim

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membantah sejumlah isu yang beredar di media sosial terkait pasal-pasal yang dianggap bermasalah pada RUU KUHAP.
Hari ini, Personel Gabungan Siaga Amankan Aksi Unjuk Rasa Pengesahan RUU KUHAP di Gedung DPR

Hari ini, Personel Gabungan Siaga Amankan Aksi Unjuk Rasa Pengesahan RUU KUHAP di Gedung DPR

Personel gabungan siap mengamankan aksi unjuk rasa dari sejumlah elemen terkait pengesahan RUU KUHAP dan RUU Perkoperasian, yang akan dilaksanakan di Gedung DPR/MPR RI
Bakal Disahkan Jadi UU, RUU KUHAP Dinilai Telah Lalui Tahapan Transparan dan Demokratis

Bakal Disahkan Jadi UU, RUU KUHAP Dinilai Telah Lalui Tahapan Transparan dan Demokratis

DPR RI berencana mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) meski menuai pro-kontra.
Pimpinan DPR Ungkap Pengesahan RUU KUHAP Tetap Jalan Meski Koalisi Masyarakat Sipil Buat Laporan

Pimpinan DPR Ungkap Pengesahan RUU KUHAP Tetap Jalan Meski Koalisi Masyarakat Sipil Buat Laporan

DPR memastikan pengesahan RUU KUHAP tetap berlangsung meski Koalisi Masyarakat Sipil melapor ke MKD terkait dugaan manipulasi partisipasi publik.
RUU KUHAP Siap Disahkan 18 November, Gelombang Penolakan Membesar: 9 Pasal Dinilai Berbahaya untuk Warga

RUU KUHAP Siap Disahkan 18 November, Gelombang Penolakan Membesar: 9 Pasal Dinilai Berbahaya untuk Warga

RUU KUHAP disepakati DPR dan Pemerintah untuk disahkan 18 November 2025, namun publik menolak karena 9 pasal dinilai berbahaya dan melemahkan hak warga.
Koalisi Masyarakat Sipil Sebut DPR Manipulasi ‘Partisipasi Publik’ dalam Pembahasan RUU KUHAP

Koalisi Masyarakat Sipil Sebut DPR Manipulasi ‘Partisipasi Publik’ dalam Pembahasan RUU KUHAP

Koalisi Masyarakat Sipil menuding Komisi III DPR RI memanipulasi partisipasi publik dalam proses menyerap aspirasi terkait RUU KUHAP.
Pembahasan RUU KUHAP Dijadwalkan di Rapat Paripurna, Dua Hal ini Jadi Sorotan Organisasi Advokat

Pembahasan RUU KUHAP Dijadwalkan di Rapat Paripurna, Dua Hal ini Jadi Sorotan Organisasi Advokat

PERADI SAI turut buka suara terkait adanya ketentuan baru dalam RUU KUHAP. Setidaknya, ada dua isu yang menjadi perhatian organisasi advokat tersebut. Menurut..
Komisi III DPR Minta Maaf Tak Bisa Akomodir Semua Masukan soal RUU KUHAP

Komisi III DPR Minta Maaf Tak Bisa Akomodir Semua Masukan soal RUU KUHAP

Habiburokhman minta maaf DPR tak bisa akomodir semua masukan RUU KUHAP. RUU ini disiapkan sebagai pendamping KUHP yang akan berlaku pada 2026.
Komisi III DPR Target Pembahasan RUU KUHAP Selesai Sebelum 2026

Komisi III DPR Target Pembahasan RUU KUHAP Selesai Sebelum 2026

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya menargetkan pembahasan RUU KUHAP bisa selesai pada tahun ini.
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

Akhirnya PSSI Jawab Persoalan Status WNI 4 Pemain Timnas Indonesia di Eredivisie

Akhirnya PSSI Jawab Persoalan Status WNI 4 Pemain Timnas Indonesia di Eredivisie

PSSI menegaskan polemik yang menimpa sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Belanda tidak berkaitan dengan status mereka sebagai Warga Negara Indonesi
Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Terungkap, Atlet Indonesia Tolak Tawaran Naturalisasi dari Turki, FPTI: Mungkin Bisa Sampai 3

Terungkap, Atlet Indonesia Tolak Tawaran Naturalisasi dari Turki, FPTI: Mungkin Bisa Sampai 3

Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Yenny Wahid menyebut atlet panjat tebing Indonesia menolak tawaran naturalisasi dari Turki.
Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Penerimaan Bea Cukai Tertekan, IAW Desak Audit Total untuk Tutup Kebocoran Negara

Penerimaan Bea Cukai Tertekan, IAW Desak Audit Total untuk Tutup Kebocoran Negara

IAW soroti penerimaan Bea Cukai yang terkontraksi, desak audit forensik dan reformasi sistemik untuk cegah kebocoran puluhan triliun.
Langkah Tegas Dedi Mulyadi Berantas Nepotisme di Proyek Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Lebih Transparan!

Langkah Tegas Dedi Mulyadi Berantas Nepotisme di Proyek Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Lebih Transparan!

Dedi Mulyadi siapkan sistem transparan untuk program rutilahu di Jawa Barat. Nepotisme diputus, masyarakat kini bisa ajukan bantuan rumah secara transparan.
Belum Lama Beri Diskon, Dedi Mulyadi Kini Mudahkan Warga Jabar Bayar Pajak Kendaraan: Jika Sulit Bisa Curhat Online

Belum Lama Beri Diskon, Dedi Mulyadi Kini Mudahkan Warga Jabar Bayar Pajak Kendaraan: Jika Sulit Bisa Curhat Online

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menyediakan aplikasi Curhat Samsat Jabar untuk menyelesaikan keluhan warga Jabar yang sulit bayar pajak kendaraan (PKB).
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT