Anggota DPR RI Komisi VII Hendry Munief meminta agar pemerintah daerah (pemda) tidak terus bergantung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Abdul Muhari, mengimbau seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapsiagaan bencana.
Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendagri R. Gani Muhamad menjelaskan Kemendagri memperoleh skor 99,00 atau AA (istimewa) di bidang hukum.
Setelah Menkeu Purbaya surati Pemda mulai dari gubernur, bupati dan wali kota untuk mempercepat realisasi belanja dalam APBD 2025. Presiden Prabowo secara
Kolaborasi Pemda dan perguruan tinggi menjadi langkah strategis untuk memastikan kebijakan publik dihasilkan melalui pendekatan yang berbasis bukti (evidence-based policy).
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku kenal pribadi Harry Danardojo, korban pohon tumbang di Pondok Indah, dan menegaskan Pemda bertanggung jawab atas insiden itu.
BSKDN Kemengadri menjelaskan bahwa tindak lanjut dari kegiatan diseminasi Pemda tersebut meliputi pengajuan surat minat replikasi inovasi antar daerah.
Dia meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan seluruh kepala daerah segera bertemu membahas persoalan tersebut.
Menkeu Purbaya memberikan jawaban menohok ke Dedi Mulyadi soal data dana mengendap dan menegaskan bahwa data itu sesuai dengan nominal yang dicatat Bank Indonesia (BI).
Tanggal 28 Januari 2026 jatuh pada hari Rabu Pon dalam penanggalan Jawa. Berikut lima weton yang diprediksi akan mengalami dinamika nasib paling drastis.
Ustaz Khalid Basalamah mengupas soal hukum merayakan malam Nisfu Syaban. Menurutnya, tidak masalah asalkan tidak terlampau berlebihan dari syariat agama Islam.
tidak sedikit orang merasa tidurnya terganggu karena mimpi buruk yang datang berulang kali dan menimbulkan rasa cemas saat terbangun. Baca doa agar mimpi indah
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono angkat bicara soal pedagang es gabus yang diamankan aparat gabungan Polri dan TNI usai diduga terbuat dari bahan berbahaya yakni spons.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berikan penjelaskan soal surat tanah lama, seperti girik yang segera tidak berlaku lagi.