News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Inpres

Risman Rachman: Inpres Diskresi Diperlukan untuk Percepatan Pemulihan Aceh

Risman Rachman: Inpres Diskresi Diperlukan untuk Percepatan Pemulihan Aceh

Pemerhati politik dan pemerintahan, Risman Rachman, mendorong pemerintah untuk menerbitkan Inpres tentang diskresi hukum guna memperkuat kinerja
Perpres Tata Kelola MBG Rampung Pekan Ini, Zulhas: Sabar Sedikit, Segera Diumumkan

Perpres Tata Kelola MBG Rampung Pekan Ini, Zulhas: Sabar Sedikit, Segera Diumumkan

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyebut Perpres dan Inpres soal program MBG itu ditargetkan akan dirampungkan dalam waktu sepekan.
AHY Tinjau Progres Pelaksanaan Inpres di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, Begini Kondisi Alur Pelayaran Terkini

AHY Tinjau Progres Pelaksanaan Inpres di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, Begini Kondisi Alur Pelayaran Terkini

Menko AHY melakukan sidak langsung terhadap program percepatan pemulihan alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai serta pembangunan infrastruktur strategis di Pulau Enggano sebagai salah satu pulau terluar Indonesia.
Pengadaan Smart Board untuk Sekolah Masuk Anggaran Diditalisasi Pendidikan Rp2 Triliun

Pengadaan Smart Board untuk Sekolah Masuk Anggaran Diditalisasi Pendidikan Rp2 Triliun

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan soal Inpres digitalisasi pembelajaran yang ditetapkan senilai Rp2 triliun. Anggaran itu termasuk untuk pengadaan smart board.
Istana: Inpres Pulau Enggano Respons Cepat Gaya Pemerintahan Saat Ini

Istana: Inpres Pulau Enggano Respons Cepat Gaya Pemerintahan Saat Ini

Mensesneg Prasetyo Hadi menilai Inpres Nomor 12 tahun 2025 untuk percepatan pembangunan Pulau Enggano merupakan bukti cepatnya pemerintah dalam merespons terhadap permasalahan yang menjadi gaya pemerintahan saat ini.
Prabowo Teken Inpres Khusus, Pembangunan Pulau Enggano Siap Tancap Gas!

Prabowo Teken Inpres Khusus, Pembangunan Pulau Enggano Siap Tancap Gas!

Presiden Prabowo Subianto, resmi tandatangani Instruksi Presiden (Inpres) terkait percepatan pembangunan di Pulau Enggano, di Provinsi Bengkulu. Ini katanya.
Selengkapnya
Pagu Efektif Kemenhub 2025 Capai Rp 26,24 Triliun, Menhub Pastikan Transportasi Tetap Optimal

Pagu Efektif Kemenhub 2025 Capai Rp 26,24 Triliun, Menhub Pastikan Transportasi Tetap Optimal

Pagu efektif Kemenhub 2025 naik jadi Rp 26,24 triliun pasca efisiensi dan tambahan anggaran. Menhub komitmen jaga layanan transportasi tetap berjalan optimal.
Triwulan Kedua 2025, Kondisi Hotel dan Restoran di DIY Tak Kunjung Membaik, Ketua PHRI DIY: Kami Butuh Bantuan Oksigen dari Pemerintah

Triwulan Kedua 2025, Kondisi Hotel dan Restoran di DIY Tak Kunjung Membaik, Ketua PHRI DIY: Kami Butuh Bantuan Oksigen dari Pemerintah

Memasuki triwulan kedua 2025, hotel di wilayah Daerah Istimewa Yogyakartarta (DIY) belum menunjukkan adanya peningkatan okupansi yang berarti. Kondisi serupa juga dialami oleh restoran di wilayah ini yang belum memenuhi target kunjungan hingga saat ini.
Koperasi Merah Putih Wajib Berbadan Hukum, Ini Dasar Hukumnya di Era Pemerintahan Baru

Koperasi Merah Putih Wajib Berbadan Hukum, Ini Dasar Hukumnya di Era Pemerintahan Baru

Koperasi Merah Putih wajib berbadan hukum sah sesuai UU 25/1992. Pemerintah siapkan regulasi lengkap, OSS, dan insentif untuk koperasi desa berbasis hukum.
Kopdes Merah Putih: Gebrakan Prabowo Bikin Desa Melesat, Rentenir Tersisih

Kopdes Merah Putih: Gebrakan Prabowo Bikin Desa Melesat, Rentenir Tersisih

Prabowo luncurkan Kopdes Merah Putih, target 80.000 koperasi desa. Solusi tuntas bagi jerat rentenir, pangan mandiri, dan ekonomi desa berdaulat.
Ikut Kena Efisiensi Anggaran, KPK Pangkas Belanja sampai Rp201 Miliar, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi?

Ikut Kena Efisiensi Anggaran, KPK Pangkas Belanja sampai Rp201 Miliar, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi?

Mengikuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memangkas anggaran karena efisiensi mencapai Rp201 miliar. Begini..
TIdak Masuk Draf Awal, BPKP Ternyata Turut Efisiensi: Terpaksa Potong Anggaran Hingga Rp471,49 Miliar

TIdak Masuk Draf Awal, BPKP Ternyata Turut Efisiensi: Terpaksa Potong Anggaran Hingga Rp471,49 Miliar

Efisiensi anggaran di BPKP memotong pagu untuk Program Pengawasan Pembangun sebesar Rp260,10 miliar dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp211,39 miliar,
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

Akhirnya PSSI Jawab Persoalan Status WNI 4 Pemain Timnas Indonesia di Eredivisie

Akhirnya PSSI Jawab Persoalan Status WNI 4 Pemain Timnas Indonesia di Eredivisie

PSSI menegaskan polemik yang menimpa sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Belanda tidak berkaitan dengan status mereka sebagai Warga Negara Indonesi
Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Terungkap, Atlet Indonesia Tolak Tawaran Naturalisasi dari Turki, FPTI: Mungkin Bisa Sampai 3

Terungkap, Atlet Indonesia Tolak Tawaran Naturalisasi dari Turki, FPTI: Mungkin Bisa Sampai 3

Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Yenny Wahid menyebut atlet panjat tebing Indonesia menolak tawaran naturalisasi dari Turki.
Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Penerimaan Bea Cukai Tertekan, IAW Desak Audit Total untuk Tutup Kebocoran Negara

Penerimaan Bea Cukai Tertekan, IAW Desak Audit Total untuk Tutup Kebocoran Negara

IAW soroti penerimaan Bea Cukai yang terkontraksi, desak audit forensik dan reformasi sistemik untuk cegah kebocoran puluhan triliun.
Langkah Tegas Dedi Mulyadi Berantas Nepotisme di Proyek Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Lebih Transparan!

Langkah Tegas Dedi Mulyadi Berantas Nepotisme di Proyek Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Lebih Transparan!

Dedi Mulyadi siapkan sistem transparan untuk program rutilahu di Jawa Barat. Nepotisme diputus, masyarakat kini bisa ajukan bantuan rumah secara transparan.
Belum Lama Beri Diskon, Dedi Mulyadi Kini Mudahkan Warga Jabar Bayar Pajak Kendaraan: Jika Sulit Bisa Curhat Online

Belum Lama Beri Diskon, Dedi Mulyadi Kini Mudahkan Warga Jabar Bayar Pajak Kendaraan: Jika Sulit Bisa Curhat Online

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menyediakan aplikasi Curhat Samsat Jabar untuk menyelesaikan keluhan warga Jabar yang sulit bayar pajak kendaraan (PKB).
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT