Perpres Tata Kelola MBG Rampung Pekan Ini, Zulhas: Sabar Sedikit, Segera Diumumkan

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah memastikan regulasi terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) segera terbit.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyebut Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres) soal program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu ditargetkan rampung dalam sepekan.

“Tadi mengenai tata kelola, mudah-mudahan satu minggu ini akan tuntas mengenai Perpres dan Inpres,” ujar Zulhas dalam konferensi pers, di Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

Menurut Zulhas, aturan tersebut akan menjadi pedoman teknis sekaligus memperjelas pembagian peran antar kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dalam menjalankan MBG.

“Isinya seperti apa? Sabar sedikit satu minggu, sehingga nanti pembagian tugas serta pemerintah daerah, ya kementerian lembaga terkait, koordinasi seperti apa, kita akan selesaikan dalam satu minggu ini insyaallah. Sabar sedikit, satu minggu nanti akan kita umumkan,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan Presiden Prabowo diperkirakan segera meneken Perpres tersebut.

Baca Juga

Kunjungi Probolinggo, Zulhas Minta Sekolah Tegas Tolak Makanan Tak Sesuai Standar MBG

“Sekarang ini sedang diselesaikan terkait Perpres Tata Kelola Makan Bergizi, yang mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden karena ini dukungan terhadap program Makan Bergizi sudah sangat urgen dilakukan,” kata Dadan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Rabu (1/10).

Dadan menekankan regulasi itu penting untuk memperkuat sistem pengawasan sekaligus mitigasi kasus keracunan makanan yang belakangan muncul di sejumlah daerah.

“Dan, kemudian setelah kita melakukan rapat koordinasi lintas lembaga, kemudian disepakati bahwa Puskesmas dan UKS akan lebih banyak dilibatkan di dalam hal mitigasi kesehatan dan menangani darurat,” ujarnya.

Lebih jauh, Dadan menyebut Perpres MBG juga akan menata rantai pasok makanan agar lebih terjamin.

“Tidak hanya masalah keamanan, sanitasi higienis, penanganan korban, tetapi juga kebutuhan rantai pasok yang semakin besar,” tegasnya. (agr/iwh)