Setelah menetapkan bahwa dokumen persyaratan Capres-Cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan, KPU akhirnya membatalkan aturan tersebut usai banjir kritik.
PDIP dan Golkar kritik KPU karena dokumen capres-cawapres seperti ijazah dikecualikan dari keterbukaan publik. Transparansi jadi sorotan jelang Pemilu 2029.
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir soal data pribadi termasuk ijazah capres-cawapres yang dirahasiakan dari publik
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menanggapi polemik soal ijazah capres-cawapres harus dirahasiakan. Bahkan, keputusan ini disebut-sebut karena kasus Jokowi.
Mantan Anggota DPR RI, Didi Irawadi Syamsuddin mengkritik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merahasiakan ijazah capres-cawapres. Menurutnya, hal ini adalah...
Dede Yusuf menegaskan bahwa setiap dokumen calon pejabat negara, termasuk calon presiden  harus transparan dan dapat dilihat atau diakses masyarakat.
"Informasi berkaitan dengan satuan pendidikan seseorang tersebut menjadi informasi publik, apabila yang bersangkutan mengizinkan untuk mempublikasikanya kepada publik,"
Setelah ditinggal Megawati Hangestri, Red Sparks mengalami penurunan performa di V-League 2025/2026. Kondisi tersebut membuat pelatih Ko Hee-jin mengkritik.
Apakah Anda berencana untuk menggunakan mobil listrik saat mudik? Sebelum berangkat, persiapkan tips berikut ini agar perjalanan Anda menjadi aman dan nyaman.
Legenda sepak bola Italia, Luca Toni, mengingatkan Bayern Munich agar tidak meremehkan Atalanta jelang pertemuan kedua tim pada babak 16 besar UEFA Champions League musim ini.
Momentum bulan Ramadan dimanfaatkan oleh Detasemen Polisi Militer (Denpom) IV/2 Yogyakarta untuk menebar kepedulian kepada sesama dengan mengadakan bakti sosial
Komika Pandji Pragiwaksono berharap kasusnya yang diduga menghina suku Toraja dapat diselesaikan melalui restorative justice (RJ). Diketahui, hari ini Pandji
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi jalur kereta api di DJKA