Ijazah Capres-Cawapres Bakal Dirahasiakan Gara-Gara Jokowi? Begini Pengakuan KPU

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menanggapi polemik soal ijazah capres-cawapres harus dirahasiakan.

Afif membantah keputusan merahasiakan ijazah capres-cawapres ini gara-gara kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Pihaknya membantah aturan tersebut dibuat untuk melindungi calon tertentu. Dia menjelaskan aturan ini dibuat karena menyesuaikan peraturan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Tidak ada yang dilindungi. Karena ini ada uji konsekuensi yang harus kami lakukan ketika ada pihak meminta di PPID kami. Jadi ada informasi-informasi yang lembaga itu kemudian harus mengatur mana yang dikecualikan, mana yang tidak,” kata Afif dikutip Selasa (16/9/2025).

Dia menjelaskan data pribadi capres dan cawapres dapat dibuka ke publik jika ada persetujuan dari calon atau pemilik data. Selain itu, bisa juga dibuka karena adanya putusan pengadilan.

“Berkaitan dengan data itu, adalah data-data yang harus atas persetujuan yang bersangkutan atau putusan pengadilan. Karena itu udah diatur dalam UU keterbukaan informasi publik,” jelasnya.

Baca Juga

Buntut Panjang Tuduhan Ijazah Palsu: Tim Hukum Jokowi Minta Aktor Intelektual Diusut Tuntas

Afif kembali membantah aturan ini dibuat karena Jokowi digugat atas dugaan ijazah palsu. Dia menekankan aturan ini akan berlaku untuk umum bagi siapapun yang maju capres-cawapres pada pemilu mendatang.

“Tidak ada, ini berlaku untuk umum. Semua pengaturan, data siapapun,” ujar dia. (saa/iwh)