Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta penyaluran dana bansos di Jawa Barat dihentikan bagi penerima yang menggunakan dana bansos untuk bermain judi online.
Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa penerima bansos harus benar-benar merupakan warga yang memenuhi syarat dan tidak menyalahgunakan bantuan untuk judol.
Kementerian Sosial (Kemensos) akan pendalaman terkait adanya penerima bantuan sosial (bansos) yang melakukan transaksi judi online mencapai Rp3,8 miliar...
Gus Ipul menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan PPATK untuk melakukan analisis terkait transaksi judol ini, khususnya rekening para penerima bansos.
Mensos Gus Ipul akan periksa pendamping terkait ribuan rekening bantuan yang diduga dipakai untuk judi online. Evaluasi menyeluruh dan sanksi tengah disiapkan.
Menko Bidang Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar bakal menelusuri ratusan penerima bantuan sosial (bansos) yang gunakan uang untuk main judi online (Judol).
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera menelusuri dan validasi menyeluruh soal banyaknya penerima bansos terlibat dalam transaksi judi online.Â
Setelah ditinggal Megawati Hangestri, Red Sparks mengalami penurunan performa di V-League 2025/2026. Kondisi tersebut membuat pelatih Ko Hee-jin mengkritik.
Apakah Anda berencana untuk menggunakan mobil listrik saat mudik? Sebelum berangkat, persiapkan tips berikut ini agar perjalanan Anda menjadi aman dan nyaman.
Legenda sepak bola Italia, Luca Toni, mengingatkan Bayern Munich agar tidak meremehkan Atalanta jelang pertemuan kedua tim pada babak 16 besar UEFA Champions League musim ini.
Momentum bulan Ramadan dimanfaatkan oleh Detasemen Polisi Militer (Denpom) IV/2 Yogyakarta untuk menebar kepedulian kepada sesama dengan mengadakan bakti sosial
Komika Pandji Pragiwaksono berharap kasusnya yang diduga menghina suku Toraja dapat diselesaikan melalui restorative justice (RJ). Diketahui, hari ini Pandji
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi jalur kereta api di DJKA