Kemenag Ajak Kolaborasi dengan PBNU dan Muhammadiyah, Gencarkan Empat Program Keagamaan

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kementerian Agama (Kemenag) Arsad Hidayat mengatakan pihaknya mengadakan pertemuan dengan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

Arsad menjelaskan bahwa, pertemuan Kemenag dengan PBNU dan Muhammadiyah untuk menciptakan kolaborasi bikin program berbasis keagamaan atas respons isu-isu terkini yang mencuat di tengah masyarakat.

"Kami ingin memperkuat kolaborasi dengan ormas Islam agar dapat merespons isu-isu keagamaan secara efektif, terutama terkait penetapan awal bulan hijriah yang menjadi perhatian besar umat," ungkap Arsad Hidayat di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Ia menyampaikan pertemuan pertama Kemenag digelar saat Dit Urais-Binsyar mengunjungi kantor Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah pada Rabu, 15 Januari 2025.

Kunjungan kedua berlangsung pada pekan depannya, Dit Urais-Binsyar ke kantor LF PBNU yang sebelumnya telah menyambangi Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

Lebih lanjut, ia menginformasikan bahwa ada empat program prioritas dipaparkan dan menjadi pusat pengembangan dari kolaborasi Kemenag dengan kedua ormas Islam tersebut.

Arsad merincikan program pertama terletak pada fungsi masjid harus ditingkatkan, selain hanya tentang kebutuhan tempat ibadah.

"Program ini bertujuan menjadikan masjid sebagai pusat kepedulian sosial dan lingkungan dengan mendorong kegiatan dakwah dan edukasi yang berwawasan lingkungan," jelasnya.

Program kedua, kata dia, penguatan moderasi beragama sebagai penanganan paham terhadap keagamaan. Hal ini bertujuan harmonisasi dan kehidupan beragama tetap damai dan nyaman, meskipun ada banyak dinamika sosial terjadi hingga sekarang.

Program ketiga membahas seputar awal bulan hijriah yang ditetapkan bisa melihat acuan kriteria beberapa Menteri Agama di negara lain, seperti Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Singapura.

"Ini kami diskusikan guna mengikhtiarkan adanya kesepahaman dalam proses penentuan awal bulan hijriah, utamanya Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha," tuturnya.

Literasi keislaman harus terus berkembang sebagai program keempat. Pengembangan ini bisa menggunakan platform digital ELIPSKI.

Platform tersebut menyajikan banyak referensi seputar materi-materi dan ilmu keagamaan, salah satunya buku digital dan naskah Khutbah.

"Kami berharap seluruh program ini dapat berjalan dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan ormas Islam," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Hamim Ilyas menyambut baik kerja sama yang terjalin dengan Bimas Islam.

Ia menggarisbawahi pentingnya sinergi dalam memperkuat pemahaman keagamaan di masyarakat. Ia juga menyoroti peran masjid Muhammadiyah dalam dakwah dan berharap dukungan pemerintah untuk pengembangan fasilitas keagamaan.

"Kami memiliki lebih dari 12.000 masjid aktif, namun masih banyak yang membutuhkan perhatian dalam hal infrastruktur dan program pemberdayaan," kata Hamim Ilyas.

Hamim menambahkan kerja sama ke depan dapat diperluas tidak hanya dalam hal hisab dan rukyat, tetapi juga dalam upaya memperkuat pemahaman keagamaan untuk bersama-sama mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat.

Ketua LF PBNU Sirril Wafa menekankan pentingnya pemahaman dalam metode hisab dan rukyat.

"NU tidak hanya menggunakan rukyat, tetapi juga hisab dengan tingkat akurasi tinggi sebagai bagian dari metode penetapan awal bulan hijriah," ucap Sirril Wafa.

Sirril menjelaskan PBNU telah mengadopsi metode Qath’iyu al-Ruqyah, yang memungkinkan penetapan awal bulan hijriah jika elongasi hilal mencapai 9,9 derajat, menggantikan metode sebelumnya menggunakan rukyat murni.

(ant/hap)