Atasi Peningkatan Kuota Haji di Jawa Barat, Mayoritas Jamaah Haji Jabar 2025 akan Berangkat dari Kertajati

Bandung, tvOnenews.com - Seiring dengan pertambahan kuota haji pada tahun 2025, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin ungkap calon jamaah Haji akan berangkat dari embarkasi Kertajati.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengatakan mayoritas jamaah calon haji Jawa Barat tahun 2025 akan diberangkatkan dari Kertajati, seiring dengan kuota jamaah haji Jabar untuk tahun 2025 sebesar 38.723 orang.

"Kali ini lebih banyak dari tahun lalu untuk embarkasi Kertajati, tapi masih ada dari Bekasi yakni Bekasi dan Bogor atau Depok, tapi kuota lebih banyak dari Indramayu," ungkap Bey Triadi Machmudin di Gedung Sate Bandung, Jumat (18/1/2025).

Berbeda dengan tahun sebelumnya, dari kuota 40.594 orang jamaah calon haji, terdiri atas 27.526 orang yang berangkat dari Embarkasi Bekasi (JKS) dan Embarkasi Kertajati (KJT) sebanyak 13.068 orang.

Sumber :

• ANTARA

Untuk mengatasi terjadinya peningkatan, Bey meminta Kanwil Kemenag Jabar agar dapat mempersiapkan Asrama Haji Indramayu secara maksimal. 

Terlebih masalah air bersih, yang menjadi kendala pada keberangkatan haji di 2024 lalu.

"Air. Itu yang harus diselesaikan. Tahun lalu saja menggunakan mobil tangki, karena belum ada yang permanen," ujarnya.

Dia berharap, ke depan Asrama Haji Indramayu sudah lebih siap melayani keberangkatan dan kepulangan jamaah. 

Sebab besar kemungkinan seluruh jamaah haji dari Jabar, bahkan Jawa Tengah bakal berangkat melalui Embarkasi BIJB Kertajati.

"Karena ada kemungkinan pada saatnya nanti, semua kloter haji dari Jawa itu semuanya akan di Indramayu. Kita antisipasi seperti itu. Jadi harus siap semuanya," katanya.

Terkait rencana Kanwil Kemenag Jabar untuk menjadikan Asrama Haji Indramayu sebagai badan layanan, Bey mengaku pihaknya akan mendukung dengan harapan pelayanan dapat berjalan profesional dan kekurangan, yang menjadi hambatan maupun keluhan jamaah haji ketika akan berangkat melalui Asrama Haji Indramayu tidak lagi terjadi.

"Kalau memang nantinya bisa badan layanan, bisa memberikan pendapatan bagi Kementerian Agama. Nah harusnya airnya sudah tidak masalah," pungkasnya. (ant/kmr)