Gus Yahya Yakin Biaya Haji 2025 Akan Ringankan Jemaah

Jakarta, tvOnews.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yakin pemerintah dan DPR RI akan menerapkan biaya haji yang paling ringan untuk jamaah.

“Dalam hal ini kami percaya pemerintah dan DPR akan menetapkan yang paling ringan untuk jamaah,” ujar Gus Yahya dalam diskusi yang digelar di Kantor PBNU, Jakarta pada Jumat (3/1/2025).

Menurut Gus Yahya masalah biaya haji adalah nilai tukar antara Rupiah dan Riyal. Hal ini karena semua biaya yang dibayarkan dihitung dalam mata uang Arab.

“Biaya haji, faktor banyak, yang utama faktor nilai tukar,” menurut Gus Yahya.

“Karena kegiatan ada di Saudi pakai uang saudi bayarnya. Jadi itu tergantung nilai tukar. Ini sesuatu yang tak terelakkan,” sambung Gus Yahya.

Gus Yahya kemudian mengatakan inilah yang harus dipahami oleh masyarakat dan sebaiknya juga menjadi informasi yang harusnya dijelaskan kepada masyarakat luas.

“Kalau menurut teman-teman yang biasa mengelola haji, harga di sana stabil namun nilai tukar ini, ini satu hal yang harus dipahami oleh masyarakat karena ini bukan hanya soal bagaimana kita lakukan manajemen yang baik tapi ekonomi yang lebih luas,” kata Gus Yahya. 

DPR Sebut Biaya Haji di Bawah Rp 90 Juta

Ketua Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menyampaikan, hasil telaah dari Komisi VIII menunjukkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 dapat diturunkan hingga di bawah Rp90 juta.

"Komisi VIII DPR juga telah melakukan telaah terhadap usulan BPIH tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat seputar Haji 2025 yang digelar oleh Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 Hijriah/2025 Masehi Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/1/2024).

Usulan rata-rata BPIH dari pemerintah kata Wachid dapat disandingkan dengan hasil telaah Komisi VIII DPR. 

“Hasil telaah Komisi VIII DPR RI menghasilkan bahwa rata-rata BPIH per jamaah tahun 2025 dapat dirasionalisasi hingga di bawah Rp 90 juta," kata Wachid.

Namun meskipun tidak menyebutkan rincian komponen biaya haji hasil telaah Komisi VIII itu, Wachid mengatakan hasil itu sama dengan hasil perhitungan dari Wakil Menteri Agama (Wamenag) Muhammad Syafii.