Fahri Hamzah Akui Kebijakan soal Perumahan Masih Ambigu, Ini Alasannya

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, mengakui bahwa kebijakan mengenai perumahan di Indonesia masih ambigu.

Hal ini diucapkan dirinya saat Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan, di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/4/2025).

“Makanya kita memakai tagline gotong royong karena memang perumahan ini dalam sisi kebijakan dia ambigu. Dia antara public goods dan private goods,” jelas Fahri.

Sementara itu, Fahri menjelaskan bahwa mengurusi soal perumahan harus dengan strategi yang tepat. Pasalnya hal ini berbeda dengan mengurusi suatu barang, yang jika public goods maka negara yang bertanggung jawab. 

“Kalau salah cara kita menghadapinya nggak selesai dia. Karena ambigu sikap negara dan sikap kita semua terhadap perumahan. Berbeda dengan barang-barang lain yang lebih jelas. Kalau dia adalah public goods maka negara mengambil alih tanggung jawab untuk menyelesaikannya terang. Kalau dia adalah private goods maka dia diserahkan kepada mekanisme pasar,” terang Fahri Hamzah.

Terkait hal itu, Fahri Hamzah menyebutkan bahwa perumahan berada diantara public dan private goods. Sehingga hal ini yang terkadang membuat bingung.

“Perumahan itu berada di antaranya. Itu yang menyebabkan kita kadang-kadang bingung. Ini rumah ini urusan privat atau urusan publik?,” terangnya.

Kemudian, Fahri Hamzah menuturkan bahwa untuk mempercepat program pembangunan tiga juta rumah ini, maka diperlukan adanya kesesuaian data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Sebab jika salah data, maka akan salah penangannya.

“Saya mulai dengan skala persoalannya. Bapak-Ibu sekalian, kita sekarang masuk ke dalam Inpres (instruksi presiden) satu data. Bapak Presiden menekankan sekali agar kita semua bekerja dengan data yang sama. Penting banget,” ungkap Fahri Hamzah.

“Data itu penting. Salah data, salah penanganan. Makanya Presiden buru-buru membuat Inpres satu data. Ajak BPS duduk, bikin forum satu data daerah supaya kita punya data,” sambungnya.

Untuk diketahui, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah meminta kepada para kepala daerah untuk mempersiapkan sistem perumahan di daerahnya. Hal ini guna merealisasikan pembangunan tiga juta rumah.

“Yang saya tadi bilang, bahwa teman-teman Kepala Daerah harus memikirkan efek daripada kebijakan Kepala Daerah. Dan tolong disiapkan sistemnya. Karena uangnya ada,” kata Fahri Hamzah.

Lebih lanjut Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa permintaan persiapan sistem ini dikarenakan pemerintah pusat yang akan menyiapkan uangnya.

“Kami nyiapkan uang tentunya, karena pemerintah daerah dalam sistem kita gak boleh minjem. Gak boleh punya hutang luar negeri, investasi boleh tapi gak boleh berhutang. Tapi kami di pusat itu bisa, uang ada, uang banyak,” ucap Fahri Hamzah.

Sementara itu menurut Fahri Hamzah, sebuah target tidak akan sulit tercapai asalkan kemampuan dalam menyerap anggaran dapat dilaksanakan secara baik dan tepat.

“Dan target itu tidak terlalu sulit. Asalkan kemampuan kita menyerap anggaran yang begitu besar itu ada di sana. Diserap secara tepat, secara baik, distribusikan secara baik, itu efeknya akan masif,” terang Fahri Hamzah.

“Jadi misalnya renovasi kepada yang ekstrim, miskin itu. Kalau datanya ada, itu 1 juta (rumah) itu sebenarnya kecil itu. Dalam program kita, setahun 3 juta rumah, artinya 3 juta keluarga. Kalau cuma 1 juta yang ekstrim, itu juga sederhana sebenarnya,” ucapnya.

Kemudian dengan target pembangunan 3 juta rumah ini, maka diperlukan adanya persiapan sistem secara masif oleh pemerintah daerah.

“Sekali lagi karena targetnya aja 3 juta (rumah) per tahun. Ini kalau aja 1 juta ya sepertiga tahun pun sudah selesai itu barang gitu. Tapi sekali lagi harus ada penyiapan sistem secara masif. Ini yang saya dorong supaya pemerintah daerah menyiapkan sistem,” ungkap Fahri Hamzah.

“Sebab kesulitan kita di pusat adalah kalau melihat ada ketidaksiapan untuk menyalurkan dana, karena sistemnya tidak dipersiapkan secara baik,” lanjutnya.

Terkait hal ini, Fahri Hamzah menyebutkan bahwa program pembangunan tiga juta rumah akan terealisasikan pada tahun 2026, lantaran saat ini Kementerian PKP masih menggunakan APBN yang disahkan pada zaman Presiden Jokowi

“Karena itulah kemudian ini ada waktu bagi semua pihak ya terutama teman-teman di daerah untuk menyiapkan bagaimana mengabsorpsi anggaran yang begitu besar yang akan disiapkan oleh pemerintah nanti,” ungkapnya. (ars/rpi)