Fahri Hamzah Akui Kebijakan soal Perumahan Masih Ambigu, Ini Alasannya
- tvOnenews.com/Taufik Hidayat
“Yang saya tadi bilang, bahwa teman-teman Kepala Daerah harus memikirkan efek daripada kebijakan Kepala Daerah. Dan tolong disiapkan sistemnya. Karena uangnya ada,” kata Fahri Hamzah.
Lebih lanjut Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa permintaan persiapan sistem ini dikarenakan pemerintah pusat yang akan menyiapkan uangnya.
“Kami nyiapkan uang tentunya, karena pemerintah daerah dalam sistem kita gak boleh minjem. Gak boleh punya hutang luar negeri, investasi boleh tapi gak boleh berhutang. Tapi kami di pusat itu bisa, uang ada, uang banyak,” ucap Fahri Hamzah.
Sementara itu menurut Fahri Hamzah, sebuah target tidak akan sulit tercapai asalkan kemampuan dalam menyerap anggaran dapat dilaksanakan secara baik dan tepat.
“Dan target itu tidak terlalu sulit. Asalkan kemampuan kita menyerap anggaran yang begitu besar itu ada di sana. Diserap secara tepat, secara baik, distribusikan secara baik, itu efeknya akan masif,” terang Fahri Hamzah.
“Jadi misalnya renovasi kepada yang ekstrim, miskin itu. Kalau datanya ada, itu 1 juta (rumah) itu sebenarnya kecil itu. Dalam program kita, setahun 3 juta rumah, artinya 3 juta keluarga. Kalau cuma 1 juta yang ekstrim, itu juga sederhana sebenarnya,” ucapnya.
Kemudian dengan target pembangunan 3 juta rumah ini, maka diperlukan adanya persiapan sistem secara masif oleh pemerintah daerah.
“Sekali lagi karena targetnya aja 3 juta (rumah) per tahun. Ini kalau aja 1 juta ya sepertiga tahun pun sudah selesai itu barang gitu. Tapi sekali lagi harus ada penyiapan sistem secara masif. Ini yang saya dorong supaya pemerintah daerah menyiapkan sistem,” ungkap Fahri Hamzah.
“Sebab kesulitan kita di pusat adalah kalau melihat ada ketidaksiapan untuk menyalurkan dana, karena sistemnya tidak dipersiapkan secara baik,” lanjutnya.
Terkait hal ini, Fahri Hamzah menyebutkan bahwa program pembangunan tiga juta rumah akan terealisasikan pada tahun 2026, lantaran saat ini Kementerian PKP masih menggunakan APBN yang disahkan pada zaman Presiden Jokowi
“Karena itulah kemudian ini ada waktu bagi semua pihak ya terutama teman-teman di daerah untuk menyiapkan bagaimana mengabsorpsi anggaran yang begitu besar yang akan disiapkan oleh pemerintah nanti,” ungkapnya. (ars/rpi)
Load more