Sri Mulyani Siap Cabut Aturan demi Kurangi Tarif Trump terhadap Bisnis RI

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka peluang pencabutan atau modifikasi regulasi sebagai bagian dari strategi negosiasi perdagangan Indonesia dengan pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump.

Langkah ini dilakukan untuk merespons kebijakan tarif resiprokal dari AS yang berpotensi memengaruhi ekspor dan iklim bisnis Indonesia.

Dalam konferensi pers virtual pada Jumat (25/4/2025), Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah akan meninjau sejumlah aturan yang dianggap bisa menjadi hambatan, termasuk bagi investor dan pelaku usaha domestik.

“Kita akan lihat apakah regulasi ini akan di-remove atau dimodifikasi, baik untuk bisnis di Indonesia sendiri,” ujar Sri Mulyani.

Arahan Presiden dan Tujuan Deregulasi

Sri Mulyani menegaskan bahwa upaya deregulasi ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya bukan hanya untuk menyenangkan AS, melainkan menciptakan iklim usaha yang lebih efisien dan kompetitif bagi seluruh sektor swasta di Indonesia.

“Deregulasi ini untuk mengurangi beban bagi private sector, jadi tidak ditujukan hanya untuk AS,” kata Sri Mulyani.
“Tim deregulasi dan substansi akan terus dibahas bersama Pak Menko Perekonomian.”

Langkah Strategis & Respons Positif dari AS

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa AS merespons positif strategi Indonesia. Lima sektor khusus telah disiapkan untuk dibahas oleh kelompok kerja teknis (working group), dan Indonesia kini berada di antara 20 negara yang sudah memulai negosiasi awal.

Airlangga juga menyebut Indonesia telah menandatangani non-disclosure agreement (NDA) dengan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), menandai dimulainya proses negosiasi tahap lanjutan.

“Terdapat momentum baik untuk mendorong reformasi struktural, perdagangan, dan investasi,” ujarnya.

Proposal Indonesia Diapresiasi AS

Menurut Sri Mulyani, proposal yang diajukan Indonesia merupakan salah satu yang paling lengkap dan disampaikan paling awal. AS, melalui Menteri Keuangan Scott Bessent, menyampaikan bahwa negara-negara yang menjadi first mover biasanya mendapat keuntungan lebih dalam kebijakan Trump.

Namun demikian, Sri Mulyani menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Trump. Oleh karena itu, komunikasi yang intensif menjadi kunci keberhasilan.

“Pesannya adalah memang keputusan pada akhirnya ada di Presiden Trump,” tegasnya. (nsp)