Kembalikan Berkas Kasus Pagar Laut ke Bareskrim Polri, Kejagung Desak Polisi agar Usut Korupsi di PIK 2

Tim penyidik Bareskrim menemukan unsur pelanggaran pidana setelah memeriksa Arsin pada 6, 10, dan 13 Februari 2025. Ia menjadi satu dari 44 saksi yang telah diperiksa. Selain Arsin, tiga tersangka lainnya juga diduga terlibat dalam pemalsuan dokumen.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, menjelaskan bahwa Arsin diduga memalsukan warkah yang digunakan sebagai dasar penerbitan SHGB dan SHM di perairan Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

Selain Arsin, beberapa kepala desa lain yang wilayahnya bersinggungan dengan kasus ini juga diperiksa oleh Bareskrim. “Apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya, dikembangkan dalam penyidikan lebih lanjut,” ujar Djuhandhani pekan lalu.

Penyidik menemukan indikasi kuat bahwa warkah yang digunakan dalam pengurusan SHGB dan SHM di kasus pagar laut Tangerang merupakan dokumen palsu. Dokumen tersebut kemudian diajukan ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang untuk memperoleh sertifikat secara ilegal. Dugaan tindak pidana ini melanggar Pasal 263, 264, dan 266 KUHP, serta Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (rpi)