Jakarta, tvOnenews.com - Industri elekronik dalam negeri tengah diterpa sejumlah isu tak mengenakkan, terkait dengan isu penutupan sejumlah pabrik yang berimbas pada PHK massal.
Setelah PT Sanken Indonesia baru-baru terbuka akan menutup pabrik Juni 2025, kini dua pabrik asal Jepang berlabel Yamaha juga akan berhenti beroperasi.
Pabrik Yamaha yang dikabarkan akan tutup dalam waktu dekat itu adalah PT Yamaha Music Product Asia yang berlokasi di kawasan industri MM2100 Bekasi dan PT Yamaha Indonesia di Pulo Gadung, Jakarta.
PT Yamaha Music Product Asia (Bekasi) diperkirakan mempekerjakan sekitar 400-an orang. Sementara, PT Yamaha Indonesia (Jakarta) ada 700 buruh yang menggantungkan nasibnya di sana.
Akibatnya, sebanyak 1.100 pekerja terancam akan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) saat kedua pabrik tersebut tutup.
Kedua pabrik Yamaha itu merupakan divisi produksi piano dan mempunyai hubungan dengan induk usaha mereka Yamaha Corporation.
Isu penutupan itu disebut-sebut akibat permintaan pasar yang terus menurun, sehingga produksi pun akan dialihkan ke pabrik Yamaha di China dan Jepang.
Terkait kondisi tersebut, Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal memberikan sorotan tajam.
"Kondisi PHK besar-besaran ribuan buruh di 2 perusahaan Jepang ini, dengan alasan relokasi produksi ke negara asalnya yaitu Jepang, dan ada sebagian relokasi ke China, menjadi alarm ancaman PHK besar-besaran di Indonesia khususnya sektor elektronik elektrik," ujar Said Iqbal secara tertulis kepada tvOnenews.com, Rabu (27/2/2025).
Oleh karena itu, Partai Buruh dan KSPI menuntut pemerintah untuk mengambil langkah antisipasi terhadap ancaman PHK puluhan ribu buruh di sektor elektronik elektrik dan ratusan ribu buruh yang sudah ter-PHK di sektor tekstil, garmen, dan sepatu sepanjang tahun 2024.
Jika tidak ada solusi dan langkah-langkah yang jelas dari pemerintah, maka bisa dipastikan angka pengangguran akan meningkat, PHK terjadi di mana-mana, dan industri nasional terancam bangkrut.
Said Iqbal mengimbau, agar Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja, dan Menko Perekonomian harus bekerja secara maksimal sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan menghindari PHK puluhan ribu buruh bahkan ratusan ribu buruh.
"Bapak Presiden Prabowo Subianto harus segera mengevaluasi kinerja para menteri tersebut, bila tidak sanggup selayaknya diganti," tegas Said Iqbal.
“Industri nasional harus diselamatkan agar terhindar dari PHK besar-besaran,” tambahnya.
Pabrik Yamaha Music Product Asia yang ada di Bekasi dikabarkan akan tutup pada akhir Maret 2025. Sedangkan, pabrik Yamaha Indonesia di Pulo Gadung kabarnya akan berhenti beroperasi pada akhir Desember 2025.
Terkait hal tersebut, Menteri Perindustrian (Menperin RI), Agus Gumiwang Kartasasmita telah buka suara.
Ia sudah berkomentar soal banyaknya perusahaan elektronika yang tutup hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Di tengah kondisi itu, Menperin masih mengatakan bahwa sebenarnya pertumbuhan industri manufaktur tumbuh baik. Hal itu didasarkan dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) serta Purchasing Manufacture Index (PMI) yang selalu ekspansif di atas 50 poin.
"Ini yang sedang kami pelajari walaupun perusahaan-perusahaan yang tutup itu menurut pandangan kami sama, jadi realisasi investasi baru cukup besar, gapnya menunjukkan manufaktur tumbuh di atas 4 persen, tapi bukan berarti dia mewakili industri sepenuhnya, tapi kasus seperti itu (PHK) harus kita pelajari," katanya seperti mengutip CNBC Indonesia, Rabu (26/2/2025).
Masalah tutupnya pabrik, katanya, harus dilihat secara holistik dari hulu ke hilir agar dapat dicari akar masalah secara utuh.
Sebab jika hanya melihat masalah di hilir, maka akan kesulitan untuk menyelesaikannya dari awal.
"Dalam pandangan kami 1 orang PHK itu masalah, karena PHK itu nggak boleh dilihat sebagai statistik, kita harus mencoba merasakan gimana PHK itu, adik kita, kakak kita, maka isu kasus itu selalu kita pelajari, apa dia tutup? Kalau tutup kenapa? Mismanagement? Over ekspansi? Atau tidak bisa bersaing dengan produk lain, sebut saja produk impor yang datang dari negara tertentu, artinya memang competitiveness mereka," kata Agus Gumiwang.
"Kalau pindah pabrik relokasi kenapa? Apa insentif negara tersebut lebih baik dari kita? Kenapa? Jadi semua kasus yang memang terdata, dari kita ada perusahaan-perusahaan tutup, PHK pasti kita pelajari," tambahnya. (rpi)
Load more