Indonesia Percepat Gabung OECD, Segera Selesaikan Initial Memorandum dalam Waktu 3 Tahun

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menargetkan initial momerandum sebagai syarat aksesi Indonesia sebagai negara kandidat anggota Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) rampung dalam waktu tiga tahun.

Hal ini diungkapkan dirinya daat gadir dalam acara ‘Workshop and Technical Discussion Support Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Toward Accession OECD Anti-briberry Convention', di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Senin (10/2/2025).

“Indonesia akan mempersiapkan inisial memorandum. Nah proses ini beberapa negara makan waktu tiga sampai empat tahun. Dan kita berharap Indonesia bisa menyelesaikan juga dalam waktu tiga sampai dengan empat tahun,” kata Airlangga.

Sementara itu Airlangga menerangkan bahwa initial memorandum terdiri dari 32 bab yang diantaranya yakni sektor keuangan, ekonomi, antikorupsi, persaingan sehat, consumer policy, digital ekonomi, hingga teknologi policy.

“Dan inisial memorandum ini terdiri dari 32 BAB terhadap 239 instrumen hukum yang ada di OECD. Jadi bagaimana merealign regulasi terhadap dokumen-dokumen hukum yang ada di kita dan yang ada di OECD,” tegasnya.

Maka dari itu Airlangga mengungkapkan bahwa beberapa negara memakan waktu lama untuk menyiapkan ini. Namun Airlangga menyebutkan terdapat dua cara  untuk menyelesaikannya yakni melalui ratifikasi dan Omnibus Law terhadap hal penting.

“Oleh karena itu beberapa negara memakan waktu yang lebih lama. Namun kita punya jurus yang kemarin sudah pernah kita lakukan, yaitu Omnibus Law. Jadi ada dua cara, satu ratifikasi, dua kita melakukan Omnibus Law terhadap hal-hal yang dirasakan penting,” jelas Airlangga.

“Nah kita berharap submisi inisial memorandum akan selesai di triwulan pertama, dan bisa dibawa dalam pertemuan Dewan Menteri OECD di bulan Juni 2025. Namun di bulan Maret minggu ketiga akan ada ministerial meeting khusus terkait dengan antikorupsi,” sambungnya.

Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengapresiasi langkah Duta Besar Jepang dan stakeholder yang menyelenggarakan ‘Workshop and Technical Discussion Support Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Toward Accession OECD Anti-briberry Convention'.

Airlangga menyebutkan bahwa langkah ini  dilakukan sebagai komitmen Indonesia untuk memerangi korupsi, terutama penyuapan asing.

“Saya mengapresiasi inisiatif kedutaan Jepang untuk mensupport acara ini, dan sebagai komitmen untuk memerangi korupsi, terutama penyuapan asing, dalam mendukung proses aksesi Indonesia di dalam OECD,” kata Airlangga, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Senin (10/2/2025).

Lebih lanjut Airlangga mengungkapakan dengan nantinya Indonesia masuk ke dalam OECD ini akan menghasilkan kebijakan yang lebih baik, untuk kehidupan yang lebih baik.

“Nah tentu kita berharap bahwa dengan masuk dalam OECD ini, kita berharap kita bisa kembangkan Better Policy for Better Life. Jadi posisi yang kita ambil adalah global, dan ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Nah untuk itu juga beberapa transformasi strategis,” terang Airlangga.

Sementara itu Airlangga menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara pertama sebagai negara aksesi OECD.

Hal ini diresmikan pasca persetujuan Peta Jalan Aksesi Indonesia dalam Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD pada 2-3 Mei 2024 lalu. 

"Indonesia dan Jepang sudah bekerja lebih dari 10 tahun untuk mempromosikan OECD di ASEAN, dan Indonesia sebagai co-chair, sehingga memang sudah waktunya Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang bisa masuk sebagai anggota OECD," jelasnya. (Ars/nba)