Mendag Ungkap Biang Kerok Naiknya Harga Minyak Goreng Rakyat MinyaKita, Ada Permainan Harga!

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkap biang kerok atas naiknya harga minyak goreng rakyat atau MinyaKita.

Budi Santoso menegaskan disebabkan oleh permainan harga yang dilakukan oleh distributor di tingkat pengecer.

Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mulai melakukan operasi terhadap distributor-distributor MinyaKita di seluruh Indonesia.

Khususnya dilakukan di wilayah dengan harga MinyaKita yang tinggi atau di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

"Nah ini kita mulai dari Banten ya, ternyata kita temukan gudang yang menjual atau distributor yang menjual harga yang seharusnya Rp14.500 dijual menjadi Rp15.500 ya. Padahal harga HET ke konsumen itu Rp15.700 ya, sehingga harganya menjadi naik untuk di daerah Banten," kata Mendag Budi Santoso, Jumat  (24/1/2025).

Menteri Perdagangan RI menjelaskan, pasokan MinyaKita dari produsen tidak mengalami kendala serta distribusinya sesuai aturan. 

Akan tetapi, harga minyak goreng rakyat tersebut justru tak kunjung mengalami penurunan.

Kemendag juga menduga bahwa permainan harga di tingkat distributor 2 (D2) kemungkinan terjadi di wilayah lain. Oleh karena itu, Mendag akan melakukan pengecekan di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia bagian timur lainnya.

"Kebanyakan memang dari teman-teman Satgas Pangan di lapangan, memang dari sisi harga, menaikkan harga," ujar Mendag.

"Karena barangnya ada semua, kita ke produsen semua sudah menyatakan barang cukup," kata Mendag.

Harga MinyaKita rata-rata secara nasional sebesar Rp17.000 per liter, sedangkan HET yang ditetapkan pemerintah Rp15.700 per liter.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso melakukan penyegelan terhadap PT Navyta Nabati Indonesia (NNI) atas dugaan pelanggaran terkait dengan distribusi minyak goreng rakyat atau Minyakita, di Tangerang, Banten, Jumat.

Budi mengatakan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Satgas Pangan, perusahaan tersebut telah habis masa berlakunya untuk Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI), namun masih memproduksi MinyaKita.

"Tidak memiliki izin edar Badan POM untuk MinyaKita, namun masih memproduksi MinyaKita. Kemudian tidak memiliki KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha) 82920 atau aktivitas pengepakan sebagai syarat wajib repacker minyak goreng," ujar Budi.