Reaksi AHY soal Rencana Prabowo Tunjuk Swasta Pegang Proyek Infrastruktur Besar: Tidak Boleh Ada Kebocoran

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY buka suara soal pernyataan Presiden Prabowo yang ingin mengandalkan swasta dalam proyek infrastruktur nasional.

Menko AHY mengisyaratkan bahwa pihaknya sepakat dengan Presiden karena kerja sama dengan pihak swasta akan mampu mendukung pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran dan efisien.

“Ini juga sangat dibutuhkan bagi pembangunan infrastruktur ke depan," kata Menko AHY di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Kita ingin proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan anggaran tidak sedikit apalagi infrastruktur yang besar di sana-sini, membutuhkan pengerjaan atau proyek-proyek yang benar-benar tepat sasaran, harus efisien, tidak boleh ada kebocoran,” imbuhnya.

Lewat kerja sama dengan swasta, diharapkan mampu menghadirkan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi.

Sehingga, proyek pembangunan infrastruktur dengan nilai besar dapat terealisasi dengan optimal.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan bakal memberikan porsi lebih besar kepada swasta dalam proyek infrastruktur di Indonesia.

"Saya ingin memberikan peran lebih besar kepada swasta. Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur, tidak benar, saya tidak menghentikan," kata Presiden Prabowo di Munas Kadin.

Presiden menegaskan, pihaknya akan memberikan peran yang lebih besar pada perusahaan swasta dalam membangun proyek infrastruktur, daripada menugaskan pada kementerian ataupun BUMN.

Sementara itu, peran pemerintah lebih bertumpu pada proyek inti yang menyangkut pada perlindungan rakyat.

"Berkali-kali saya katakan nanti pemerintah akan yang penting-penting dan inti-inti, yang menyangkut perlindungan kepada rakyat, dan sebagainya. Tapi yang bisa dikerjakan swasta, harus swasta berkembang, harus swasta kerjakan semuanya," kata Presiden.

Kepala Negara menjelaskan bahwa proyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, hingga bandara akan diserahkan pada perusahaan swasta untuk membangunnya.

Menurut Presiden, perusahaan swasta lebih efisien, inovatif dan berpengalaman dalam membangun infrastruktur, sehingga diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah. (ant/rpi)