Sebut Banyak Hutan Lindung Dikuasai Pengusaha Secara Tidak Sah, Prabowo Minta Kejaksaan Terus Sita Lahan Sawit Bermasalah

Jakarta, tvOnenews.com- Kejaksaan Agung disebut bakal kembali menyita lahan sawit bermasalah yang luasnya 4 juta sampai 5 juta hektare pada tahun 2026. Penyitaan itu bagian menindak ratusan tambang ilegal dan melanggar hukum. Demikian benang merah yang dikatakan Presiden Prabowo Subianto saat acara panen raya di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Rabu. 

Prabowo juga mengajak seluruh pihak bersatu dan kompak menegakkan hukum, memberantas korupsi.

"Kita sudah menguasai, sudah sita 4 juta hektare kebun kelapa sawit, yang melanggar hukum sudah kita sita. Jampidsus bener? Jaksa Agung? Dan, tahun 2026 kita akan sita tambahan 4-5 juta lagi," kata Prabowo Subianto.

"Kita sudah bertindak terhadap ratusan tambang ilegal, sudah ratusan T kita selamatkan. Masih banyak yang bocor, terus kita kejar, karena saudara-saudara, banyak yang bocor, terus kita kerja, karena saudara-saudara, uang rakyat harus bener-bener dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Tidak boleh sepeser rupiah pun tidak sampai ke rakyat. Ini tekad saya sebagai Presiden yang dilantik dan dipilih oleh rakyat, ini tugas Kabinet Merah Putih," ujar Presiden.

Presiden Prabowo pada akhir tahun 2025 mengumumkan sebanyak 4 juta hektare lahan sawit yang telah disita oleh negara baru permulaan.

Pasalnya, Presiden meyakini masih banyak kawasan hutan yang dikuasai secara tidak sah oleh pengusaha-pengusaha yang melanggar aturan, dan potensi kerugian negaranya dapat mencapai ratusan triliun rupiah.

"Ini baru permulaan. Jika diteliti dengan sungguh-sungguh, potensi kerugian negara bisa mencapai ratusan triliun rupiah," kata Presiden Prabowo di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, pada 24 Desember 2025.

Dalam acara itu, Presiden menjelaskan aksi pengusaha-pengusaha nakal yang menguasai kawasan hutan dengan ilegal itu berlangsung cukup lama, dan banyak dari para pengusaha merasa aman karena dapat menyuap aparat dan pejabat negara.

"(Mereka) berani melecehkan negara, menganggap pejabat di setiap eselon bisa dibeli dan disogok," ujar Presiden.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo mengingatkan Satgas PKH untuk menjaga integritas, jujur, dan bekerja dengan penuh dedikasi untuk membela kepentingan rakyat Indonesia. Presiden juga mengingatkan jajaran Satgas PKH untuk menghindari aksi lobi-lobi yang digencarkan oleh para pengusaha.(ant)