Reaksi Buruh terhadap Rencana Presiden Prabowo Naikkan UMP 2025 hingga 6,5 Persen, Ini Hasil Dialognya

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto baru saja mengumumkan kenaikan rata-rata  upah minimum pekerja (UMP) tahun 2025 sebesar 6,5%. Angka ini melampaui kenaikan rata-rata tahun 2024 yang hanya mencapai 3,6 persen.

Hal itu disampaikan Prabowo pada konferensi pers usai melakukan rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024) sore.

“Menteri Ketenagakerjaan (Yassierli) awalnya mengusulkan kenaikan sebesar 6 persen. Namun, setelah berdiskusi dengan pimpinan buruh, kami sepakat menaikkan rata-rata UMP nasional 2025 menjadi 6,5 persen,” kata Prabowo usai rapat terbatas di Kantor Presiden.

Prabowo menjelaskan, upah minimum sektoral penetapannya akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan di masing-masing provinsi, kota, atau kabupaten. Sedangkan ketentuan lebih rincinya akan diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

Prabowo mengungkap, peningkatan kesejahteraan buruh menjadi prioritas utama pemerintahan Kabinet Merah Putih. Tidak cuma melalui kenaikan upah, pemerintah juga akan menghadirkan berbagai program pendukung seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berbagai bantuan sosial (bansos).

“Saudara-saudara sekalian, kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting. Kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka,” tutur Prabowo.

Berdasarkan asumsi rata-rata UMP 2024 sebesar Rp3,1 juta, kenaikan ini akan membuat rata-rata UMP pekerja di tahun 2025 mencapai Rp3,3 juta.

Rencana kenaikan UMP tersebut menjadi sinyal positif atas komitmen pemerintah dalam mendukung kesejahteraan buruh di seluruh Indonesia.

“Dengan kombinasi upaya ini, pemerintah berusaha maksimal melindungi semua lapisan masyarakat, termasuk para buruh,” tambah Prabowo.

KSPSI Sambut Gembira Kebijakan Prabowo Naikkan Upah Minimum

Rencana Presiden Prabowo untuk menaikkan upah minimum tersebut disambut baik oleh Buruh.

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menilai bahwa sikap Prabowo itu cukup serius.

Ketua KSPSI Pembaruan Jumhur Hidayat menyebut bahwa perwakilan buruh telah bertemu langsung dengan Presiden Prabowo sebelum pengumuman kenaikan upah.

"Memang benar jam 14.00 WIB kami para pimpinan Serikat Buruh/Serikat Pekerja diundang ke Istana untuk berdialog dengan Presiden yang didampingi beberapa menterinya", ujar Jumhur Hidayat

Pertemuan dengan Presiden itu, menurut Jumhur yang adalah Ketua Umum KSPSI Pembaruan, sangat substantif dan produktif.

"Hasilnya pun sangat menggembirakan karena kenaikan itu sudah memadai ditambah lagi untuk Upah Minimum Sektoral juga diberlakukan dengan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota", jelas Jumhur

Kata Jumhur, pemerintah juga akan menghadirkan beberapa kebijakan yang mendukung bergairahnya sektor industri dengan menindak tegas barang-barang impor ilegal dan juga membatasi impor barang-barang yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri. 

"Dengan kebijakan itu, maka permintaan pasar dalam negeri akan meningkat pesat yang artinya kegiatan industri padat karya akan beroperasi dalam keadaan kapasitas terpasang yang penuh," pungkasnya. (rpi)