Pakar Rekomendasikan Pemerintah Buat Omnibus Law Terkait Sawit

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Pusat Studi Sawit Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Budi Mulyanto memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait  dilakukannya penyederhanaan peraturan perundangan sawit atau semacam omnibus law sawit yang mengatur dari hulu hingga hilir.

Menurut Budi, peraturan tersebut diharapkan dapat membenahi tata kelola agar penggunaan serta pemanfaatan potensi sawit agar lebih maksimal.

"Mengingat sawit istimewa bagi bangsa Indonesia, banyak manfaatnya dan banyak urusannya, maka satu badan untuk mengelola urusan sawit A-Z, sehingga masyarakat mendapat pelayanan satu pintu," ujar Budi melalui keterangan di Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

Menurut Budi, badan ini juga harus mengelola satu data sawit yang diperbarui secara periodik untuk perbaikan serta pengembangan industri sawit (continuous improvement).

"Harapannya dimulai oleh Pemerintah Presiden Prabowo, industri sawit berkembang lebih mantap dan tertata, sehingga nilai easy of doing bussiness (EODB) Indonesia meningkat, dan investor yakin berinvestasi di sektor sawit," katanya.

Tidak hanya itu, juga mengapresiasi hasil kajian sistemik Ombudsman RI soal potensi maladministrasi dalam tata kelola industri kelapa sawit di Indonesia.

Hasil temuan ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan afirmatif (affirmative policy) untuk settling down permasalahan sawit.