Investasi di Papua Dibuka untuk Program Transmigrasi, Tidak Ada Perpindahan Penduduk dari Luar

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menegaskan tidak akan ada perpindahan penduduk dari luar Papua ke wilayah Papua.

Hal ini dilakukan untuk mencegah masuknya penduduk dari luar Papua, sejalan dengan fokus pemerintah yang kini lebih mengutamakan revitalisasi kawasan transmigrasi di wilayah Papua.

Iftitah mengatakan bahwa revitalisasi ini akan mencakup sepuluh kawasan transmigrasi, terutama empat kawasan yang dianggap prioritas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Tidak ada perpindahan penduduk dari luar Papua ke Papua. Saya ulangi, tidak ada perpindahan penduduk dari luar Papua ke Papua. Jadi, fokusnya revitalisasi dan fokusnya juga itu adalah transmigrasi lokal jika dibutuhkan," ujar Iftitah di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Lebih lanjut, Iftitah menyampaikan bahwa rencana transmigrasi di Papua hanya akan mencakup perpindahan penduduk dalam wilayah Papua itu sendiri, atau transmigrasi lokal.

Artinya, tidak ada kebijakan untuk mendatangkan warga dari daerah lain ke Papua.

"Secara regulasi memang sudah tidak memungkinkan lagi ada pertambahan penduduk dari luar Papua ke Papua, sebelum ada terpenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah setempat," tambah Iftitah.

Kementerian Transmigrasi juga kini berfokus pada peningkatan kompetensi, keterampilan, dan sikap para transmigran, termasuk memperkuat karakter mereka agar lebih tahan banting.

Iftitah menekankan bahwa tujuan ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Pesan Bapak Presiden (Prabowo Subianto), ke depan para transmigran harus militan, tidak mengeluh dengan keadaan. sehingga peningkatan kapasitas transmigran itu juga menjadi fokus utama kami ke depan," kata Iftitah.

Selain itu, untuk mengatasi keterbatasan anggaran tahun 2025, Kementerian Transmigrasi membuka peluang investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk mendanai program transmigrasi.

Pembiayaan ini akan menggunakan sistem bottom-up yang lebih fleksibel, berbeda dengan metode top-down dari pemerintah.

"Misalkan ada lahan, kemudian ada beberapa investor contohnya investor dari luar yang membutuhkan 10 ribu hektare untuk kakao. Nah, kalau misalkan nanti petani itu dari transmigran, kemudian kita juga minta hilirisasi. Jadi, pabrik coklatnya pun di situ, nanti tenaga kerjanya pun dari situ," jelas Iftitah. (rpi)