Jakarta, tvOnenews.com -  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan ambisi pemerintah yang mengebut pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur.

Menko Luhut optimis bahwa proyek pembangunan IKN akan mencapai 80% pada Agustus 2024 mendatang.

Hal tersebut disampaikannya Luhut setelah melakukan peninjauan langsung progres pembangunan IKN, Selasa (07/05/2024).

“Jadi kami dengan PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) beserta tim terkait sudah meninjau, dengan mungkin masih ada beberapa pending-pending issue dan berbagai teknis-teknis kita bahas,” ujar Luhut dalam keterangan resmi.

“Namun tadi dilihat jalan tol sudah hampir selesai semua, memang masih sedikit-sedikit jalan yang kurang bagus, tapi saya kira itu masalah proses dan 80% sudah bisa selesai sampai kepada bulan Agustus ini,” imbuhnya.

Mengenai progres ini, Menko Luhut berharap bahwa upacara 17 Agustus mendatang benar-benar bisa dilaksanakan di IKN.

“Kita berharap 17 Agustus nanti, upacara akan bisa dilakukan di sini, dan bukan hanya tol saja, tapi yang lain-lain saya kira sudah berjalan dengan baik. Seperti airport itu akan bisa didarati, dan bisa mengakomodasi 3 pesawat sampai tanggal 17 Agustus nanti. Tapi untuk semua ya nanti selesai kira-kira setahun lagi selesai,” jelasnya.

Adapun lokasi yang ditinjau Menko Luhut antara lain Tol Akses IKN segmen 5A, Dermaga Logistik IKN,  Bandara VVIP IKN, Istana Negara, Lapangan Upacara, Plaza Seremoni, serta Kantor Kementerian Koordinator. 

Selain melakukan peninjauan, Menko Luhut juga melaksanakan rapat bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengenai progres pembangunan IKN ke depannya. 

Soal Sengketa Tanah akan Diselesaikan Bulan Ini

Saat ini, ada sekitar 2.086 lahan di Ibu Kota Nusantara yang masih bersengketa dengan warga lokal.

Luhut menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan pemberian relokasi maupun ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak persoalan agraria di IKN, Kalimantan Timur.

Saat berkunjung di IKN pada Selasa (7/5/2024), Menko Luhut menyebut bahwa relokasi maupun ganti rugi yang disiapkan itu merupakan upaya pemerintah agar masyarakat tak dirugikan dalam proses pembangunan IKN.